Breaking News

Mahasiswa Demo Tolak RKUHP

Demonstrasi mahasiswa menolak RKUHP di Patung Kuda, Jakarta. Foto :  ist

WELFARE.id-Mahasiswa menggelar demonstrasi menolak draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar jika draf RKUHP terbaru tidak dibuka ke publik. 

"Kami tentu akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta lalu juga ada konsolidasi nasional agar kemudian setiap wilayah bisa bergerak, dan puncaknya adalah 28 Juni 2022," jelas Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria Utomo kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). 

Bayu mengatakan, rencana aksi demonstrasi itu bakal menjadi gelombang yang lebih besar. Dia menyebut aksi itu akan menggunakan tagline 'Semua Bisa Kena'. "Jadi semua bisa kena ini karena RKUHP menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut keseharian dari masyarakat Indonesia," terangnya. 

Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, aksi lanjutan itu bakal digelar jika dalam waktu 7x24 jam tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi. Dia menyebut aksi lanjutan itu bukan hanya ekspresi kemarahan dari elemen mahasiswa. 

"Kami rasa aksi lanjutan ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa dari tidak hanya mahasiswa, tetapi dari berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan jika dalam 7x24 jam tidak diberikan tanggapan apapun dari Istana, Presiden, maupun DPR," tukasnya. 

Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7x24 jam. Apabila 'somasi' ini tidak diindahkan, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar. Berikut adalah pernyataan sikap mereka. 

1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna; 

2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta 

3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. 

Terpisah, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa saja dibatalkan jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap enggan membuka draf terakhir pembahasan kepada masyarakat. 

Menurut Abdul, melibatkan dan memaparkan hasil pembahasan sebuah undang-undang kepada masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi yang dijamin undang-undang. 

"Meskipun kita sangat mendorong dan mendukung pengesahan RKUHP menjadi undang-undang buatan Indonesia asli, tetapi tetap proses demokratis dalam penyusunannya merupakan hal penting, yang jika dikesampingkan akan menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan baik proses maupun substansinya sebuah undang-undang," imbuhnya. 

Pada 2019 lalu, RKUHP sudah disepakati di tingkat I tetapi urung dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan akibat penolakan masyarakat yang gencar. Kemudian pada 25 Mei 2022 digelar Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Komisi III DPR. 

Saat itu, Kemenkumham yang mewakili pemerintah menyampaikan 14 isu krusial dalam RKUHP kepada Komisi III DPR pasca pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir. Komisi III DPR lantas menyatakan menyetujui 14 isu krusial itu dan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Keputusan itu membuat langkah selanjutnya dalam pembahasan RKUHP adalah tahap Pembicaraan Tingkat II serta pengesahan saat Rapat Paripurna. 

Pemerintah dan Komisi III DPR berencana menyelesaikan pembahasan RKUHP pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini draf terakhir pembahasan RKUHP masih misterius. 

Padahal, keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran atau mengkritik pembahasan materi atau proses penyusunan undang-undang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (tim redaksi) 

#demo
#demomahasiswa
#bemui
#rkuhp
#undangundang

Tidak ada komentar