Breaking News

Lawan Pengadilan Tinggi yang Korting Hukuman Terdakwa ASABRI, Kejagung Ajukan Kasasi

Kasus korupsi ASABRI yang saat ini masih berproses di pengadilan. Foto: net

WELFARE.id-Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dilayangkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengurangan hukuman terhadap para terdakwa korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). 

Perlawanan hukum itu resmi dilakukan oleh tim penuntutan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Senin (6/6/2022).

”JPU (Jaksa Penuntut Umum) mengajukan upaya hukum kasasi ke MA, setelah adanya perubahan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat,” terang Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jaktim Ady Wira Bhakti dalam siaran pers kepada wartawan, di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Memori kasasi, dilakukan setelah tim jaksa penuntutan mendapatkan salinan putusan resmi hasil banding dari PT DKI Jakarta, atas putusan dari PN Tipikor, Jumat (27/5/2022) lalu.

Dalam kasasi tersebut, Ady menerangkan, tim penuntutan melawan hasil banding PT DKI terhadap enam terdakwa yang sudah divonis bersalah dan dihukum lewat Pengadilan Tipikor.

Untuk diketahui, putusan banding PT DKI Jakarta mengurangi hukuman terhadap dua terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) ASABRI, Letjen (Purn) Sonny Widjaja, dan Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, dari masing-masing 20 tahun penjara, menjadi 18 dan 15 tahun. 

JPU juga melawan banding PT DKI Jakarta atas terdakwa Hari Setianto, eks Direktur Keuangan (Dirkeu) ASABRI yang pidananya berkurang dari 15 tahun penjara, menjadi hanya 12 tahun.

Kasasi juga dilakukan atas putusan banding PT DKI Jakarta yang mengurangi hukuman untuk terdakwa Bachtiar Effendi, mantan Direktur Investasi dan Keuangan ASABRI, dari 15 tahun penjara, menjadi cuma 12 tahun. Kasasi juga dilakukan tim penuntutan terhadap putusan banding terdakwa Lukman Purnomosidi.

Sedangkan PT DKI Jakarta menambah hukuman terhadap bos PT Eureka Prima Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi 13 tahun. Sementara tuntutan jaksa saat sidang tingkat pertama di PN Tipikor, meminta hakim menghukumnya 15 tahun penjara.

Namun pihak Kejati Jawa Timur tak menjelaskan alasan pengajuan kasasi terhadap hasil banding untuk terdakwa Lukman Purnomosidi itu.

Selain itu, tim penuntutan juga melawan putusan banding PT DKI Jakarta yang memperberat hukuman penjara terhadap terdakwa Jimmy Sutopo. Vonis PN Tipikor, menghukum bos PT Jakarta Emiten Investor itu 13 tahun penjara. 

Di tingkat banding, majelis hakim tinggi menjadikan hukuman penjara menjadi 15 tahun, sesuai dengan tuntutan jaksa saat sidang pertama. Namun, pihak kejaksaan juga tak menjelaskan alasan pengajuan kasasi terhadap hasil banding untuk Jimmy Sutopo tersebut.

Sementara satu paket dalam kasus ASABRI  yang merugikan negara Rp22,78 triliun ini, terdakwa Heru Hidayat belum mendapatkan vonis inkrah mengenai nasibnya di tingkat banding PT DKI Jakarta. 

Untuk diketahui, bos PT Trada Alam Minera (TRAM) itu, di PN Tipikor mendapatkan vonis nihil oleh majelis hakim. Vonis tersebut, lantaran Heru Hidayat sudah inkracht divonis penjara seumur hidup dalam kasus serupa di PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 triliun.

Terdakwa lainnya, yakni Benny Tjokrosaputro, bos PT Hanson Internasional (MYRX) itu belum juga menjalani penuntutan di PN Tipikor. Namun dalam kasus lain, di PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokro sudah inkrah mendapat vonis penjara seumur hidup penjara. (tim redaksi)

#kejaksaan
#memoribanding
#korupsi
#kasusasabri
#kejagung
#tppu
#mahkamahagung
#pengadilantipikor

Tidak ada komentar