Breaking News

KPU-DPR Capai Kata Sepakat, Masa Kampanye Dipatok 75 Hari

Kampanye Pemilu 2024. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Perdebatan panjang soal durasi masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 akhirnya menemukan kata sepakat antara antara DPR dan penyelenggara Pemilu. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan anggota KPU, Senin (6/6/2022).

"Durasi masa kampanye ditetapkan, disepakati akan dilaksanakan 75 hari," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam jumpa persnya di Jakarta, dikutip Selasa (7/6/2022). Hasil kesepakatan tersebut selaras dengan apa yang sebelumnya disuarakan oleh seluruh fraksi d DPR kepada KPU RI. 

Sementara itu, KPU sendiri sebelumnya mengusulkan durasi kampanye digelar selama 90 hari. Puan menyadari, durasi masa kampanye ini akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik. 

Oleh karena itu, dia berharap KPU bisa melakukan hal ini dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Di samping itu, dia meminta pemerintah mendukung pelaksanaan produksi dan distribusi logistik yang dilakukan KPU. 

Salah satunya, dengan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur soal pengadaan logistik ini. "Kami harap, pembahasan Perpres terkait logistik tersebut tetap dilakukan bersama-sama antara pemerintah, KPU, dan DPR. Sehingga apapun yang dihasilkan sesuai pembahasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan Pemilu," tuntasnya.

Perludem dukung stafsus tak ikut kampanye

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendukung gagasan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) agar staf khusus/staf ahli dilarang kampanye. Sebab, gagasan itu akan menciptakan pemilu yang lebih adil.

"Gagasan APHTN-HAN perlu kita dukung. Bukan hanya sebagai artikulasi pemikiran para pakar dan akademisi hukum yang punya argumentasi kuat, namun juga gagasan tersebut bisa berkontribusi dalam menciptakan kompetisi pemilu yang lebih adil, setara, dan kompetitif," kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dikutip Selasa (7/6/2022).

Dalam Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah serta melibatkan pejabat negara dan aparatur sipil negara. 

Tujuan pengaturan itu sebagai upaya menghindari penyimpangan dan manipulasi dalam pelaksanaan kampanye yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

"Posisi staf khusus dan tenaga ahli sangat dalam praktiknya krusial dan memiliki pengaruh yang besar dalam posisi publik yang mereka emban. Apalagi di beberapa kasus korupsi misalnya, ada sejumlah staf khusus dan tenaga ahli yang terlibat dalam praktik koruptif dengan memanfaatkan pengaruh yang dimilikinya," ungkap Titi.

Oleh karena itu, lanjutnya, semestinya pengaturan larangan kampanye dalam Pasal 280 juga diberlakukan mutatis mutandis bagi staf khusus dan tenaga ahli yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan berurusan dengan hak ihwal yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

"Apalagi sebagai staf khusus dan tenaga ahli yang direkrut berdasarkan kepakaran dan keahliannya, sudah semestinya mereka fokus bekerja penuh waktu pada aktivitas yang berorientasi optimalisasi kontribusi pada jabatan yang mereka emban berdasarkan kepakaran dan keahlian yang mereka miliki," tegasnya.

Namun, gagasan itu belum tertuang dalam bentuk peraturan tertulis sehingga tidak bisa ditegakkan secara hukum. Oleh sebab itu, KPU RI perlu membuat peraturan untuk menindaklanjutinya.

"Karena UU Pemilu dan UU Pilkada tidak diubah, maka menjadi penting ada terobosan hukum dari KPU untuk mengatur pelarangan itu dalam Peraturan KPU," harapnya. (tim redaksi)

#pemilu2024
#masakampanyepemilu2024
#kpu
#dpr
#perludem
#uupemilu

Tidak ada komentar