Breaking News

Komentari Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat, PDIP Beri Teguran Masinton

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: net

WELFARE.id-Teguran secara lisan dan tertulis dijatuhkan kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu dari Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDIP).

Itu terjadi setelah Masinton mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tentang peluang PDIP kecil bekerja sama politik saat Pilpres 2024 dengan PKS dan Partai Demokrat sebagai pandangan pribadi.

Hasto mengatakan, Bidang Kehormatan PDIP segera mengeluarkan surat teguran kepada Masinton. ”Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan PDIP dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," terang Hasto di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Ia juga mengingatkan agar setiap kader PDIP berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. Hasto juga menegaskan kembali sikap PDIP yang sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. 

Hasto menjelaskan sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan partainya. "Itu merupakan hal yang rasional. Hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ujar Hasto juga. 

Hasto juga mengatakan, selain perbedaan ideologis, PDIP menghormati posisi PKS dan Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan. 

Dalam pidato di rakernas PKS beberapa waktu lalu, PKS memberikan kritik terhadap pemerintah sebagai check and balance dalam demokrasi, sehingga menurutnya tidak elok jika PDIP justru bekerja sama dengan PKS.

"Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS dan saat ini posisi PDIP mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," paparnya juga.

Sementara itu dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Ia mengatakan, apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. 

Menurutnya juga, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP. 

Sebelumnya, Hasto juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, Megawati, hingga zaman SBY.

”Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti-kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Hasto juga mengatakan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Namun, kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

”Jadi sikap PDIP ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” tandasnya. (tim redaksi)


#pdiperjuangan
#pdip
#teguran
#sekjenpdip
#hastokristiyanto
#anggotafraksipdipdprri 
#masintonpasaribu

Tidak ada komentar