Breaking News

Kemendagri Dukung Penggantian Dokumen Penduduk Imbas Perubahan 22 Nama Jalan di DKI

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Imbas penggantian nama baru 22 jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi akan berimplikasi pada data kependudukan warga.  

Karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mendukung penggantian dokumen penduduk ibu kota tersebut. 

"Ini semua memiliki implikasi, hulunya adalah administrasi wilayah, sehingga perubahan data wilayah akan berakibat perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).

Zuan juga mengatakan, apabila ada perubahan nama jalan di Provinsi DKI Jakarta, maka Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Kartu Identitas Anak (KIA) perlu dibuat yang baru. Jadi warga yang tinggal di alamat dengan nama jalan baru itu harus memperbarui data kependudukan.

Karena itu, katanya juga, Kemendagri akan mendukung penggantian dokumen kependudukan secepatnya. Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI, termasuk penyediaan tambahan blanko KTP elektronik atau KTP-el.

Zudan juga meminta petugas Suku Dinas (Sudin) Dukcapil DKI Jakarta melakukan jemput bola ke RT maupun RW untuk pencetakan dokumen penduduk dengan data baru secara gratis. 

Menurut dia, apabila masyarakat tidak bertemu petugas, bisa langsung mendatangi Suku Dinas Dukcapil untuk mendapatkan dokumen yang baru.

"Misalnya dulu, Jalan Raya Bekasi-Jakarta diubah menjadi Jalan Si Pitung, tinggal diubah dalam aplikasinya. Nanti kepada masyarakat akan di-entry data yang baru. Masyarakat nggak perlu bawa pengantar RT/RW. Datang saja ke Dukcapil. Beritahu, 'Pak, dulu saya alamatnya di sini', nanti dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru. Begitu juga KK-nya, untuk anak-anak KIA-nya," papar Zudan juga.

Dia menyampaikan, adanya perubahan wilayah, baik pemekaran desa maupun pemekaran kabupaten/kota dan provinsi merupakan hal biasa dalam tata kelola pemerintahan. Perubahan nama jalan yang saat ini dilakukan Pemprov DKI merupakan hal kecil di antaranya tata kelola pemerintahan.

"Perubahan wilayah itu hal yang biasa, seperti pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi. Perubahan administrasi wilayah dalam skala besar yang belum lama kita lakukan adalah pemekaran Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang agak lebih lama yang dekat di Jakarta, misalnya Jawa Barat dimekarkan menjadi Banten. Jadi kalau scope yang lebih kecil itu perubahan nama jalan, pemekaran kelurahan, kecamatan, banyak sekali," tutur Zudan juga.

Dia juga menginformasikan, pengurusan perubahan data kependudukan akibat perubahan nama jalan itu bisa diwakilkan orang lain. Warga juga tidak perlu membawa surat pengantar RT/RW, karena ini merupakan kebijakan perubahan nama jalan, bukan pindah alamat.

"Karena itu tinggal cetak kok. Penduduk nggak perlu rekam foto lagi, dan nggak perlu mengisi formulir lagi, nggak perlu. Tinggal datang kami entry data dan perubahan data langsung," tandas Zudan juga. (tim redaksi)


#perubahannamajalan
#pemprovdkijakarta
#datakependudukan
#kemendagri
#ditjendukcapil 
#direkturjenderaldukcapil 
#zudanariffakrulloh

Tidak ada komentar