Breaking News

Jelang Disahkan, Pasal Penghinaan Pemerintah dan DPR Jadi Ganjalan RUU KUHP

Foto: Istimewa

WELFARE.id-Bila tak ada aral melintang, bulan depan rencananya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan. Untuk diketahui, selama ini KUHP yang digunakan di Tanah Air merupakan peninggalan kolonial Belanda. 

Namun, masih ada sejumlah pasal yang dikritisi publik terutama terkait pembungkaman publik untuk mengkritisi pemerintah. Pasal itu mengenai pasal hukuman bagi penghina pemerintah dan DPR.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menanggapi terkait rencana rancangan KUHP dengan pasal penghina pemerintah dan DPR dihukum tiga tahun penjara. 

Menurutnya, pasal ini tidak boleh dihidupkan kembali karena bisa membuat demokrasi di Indonesia terancam memudar bahkan punah.

”Mestinya pasal ini tidak dihidupkan kembali. Kalau ini dihidupkan lagi maka demokrasi tidak akan tumbuh dan tidak akan berjalan. Karena nanti masyarakat akademisi, media, dan siapapun dari rakyat Indonesia akan takut mengkritik pemerintah," ujarnya, Jumat (17/6/2022).

Ujang mencontohkan, misalnya pemerintahan melakukan korupsi pasti rakyat tidak diam saja. Mereka mengkritik. Kritikan mereka nanti dituduh menghina. 
"Kalau seperti itu akan terjadi penangkapan-penangkapan,” cetusnya. 

Sedangkan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan pasal tersebut jika disahkan bisa membatasi kebebasan berpendapat dan membelenggu demokrasi. 

"Ya pasal ini membelenggu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Delik ini delik materiil artinya penghinaan tidak berdiri sendiri karena harus menimbulkan akibat yang terjadinya kerusuhan. Artinya jika yang terjadi penghinaan saja tetap tidak menimbulkan akibat rusuh tidak dipidana," katanya.

Untuk diketahui, RUU KUHP rencananya akan disahkan pada Juli 2022 nanti. Namun hingga saat ini, ada sejumlah pasal yang disorot karena dinilai mengancam masyarakat yang menghina pemerintah. 

Aturan tentang penghinaan pemerintah tertuang dalam Pasal 240, dengan bunyi sebagai berikut. ”Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV." 

Kemudian, ancaman hukuman 3 tahun penjara yang disebutkan dalam pasal 240 RUU KUHP itu juga akan dinaikkan menjadi 4 tahun, jika penghinaan yang dimaksud dilakukan di media sosial, sebagaimana bunyi draft pasal 24 RUKUHP berikut ini. 

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." (tim redaksi)


#ruukuhp
#revisikuhp
#dprri
#kemenkumham
#pengesahan
#pasalyangdikritisi
#penghinaanpemerintah
#penghinaandpr

Tidak ada komentar