Breaking News

Ini Tugas BLU Batubara yang Bakal Dibentuk Kementerian ESDM

Pengelolaan perdagangan batubara bakal ditangani oleh BLU Batubara. Foto: net

WELFARE.id-Rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batubara yang salah satunya mengurusi pungutan iuran batubara, merupakan badan yang akan mendapatkan tugas khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan nantinya industri non kelistrikan juga bakal masuk dalam sektor yang ditangani oleh BLU Batubara.

"Ya, industri non kelistrikan (juga) yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan," terangnya, Senin (27/6/2022). Dengan demikian, harga jual batubara untuk sektor industri non kelistrikan kecuali smelter juga bakal dilepas kepada harga pasar atau mengikuti mekanisme pasar. 

Selanjutnya, selisih antara harga batubara di pasar dengan harga patokan dalam kebijakan untuk DMO (domestic market obligation) bakal dibayarkan melalui iuran atau pungutan ekspor dari pelaku usaha pertambangan. 

Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian ESDM memastikan pemberlakuan harga khusus batubara sebesar USD 90 per ton mulai 1 April 2022 untuk sektor industri kecuali smelter.  

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri. 

Adapun, besaran iuran yang akan dikenakan kepada pelaku usaha nantinya akan tergantung pada sejumlah poin. Sejumlah poin tersebut, lanjut Lana, bergantung pada besaran volume penjualan batubara dengan memperhatikan kualitas dan Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditetapkan saat itu serta jumlah kebutuhan batubara dalam negeri. 

Lana juga mengatakan skema BLU batubara yang bakal diadopsi yakni skema gotong royong. ”Saling bahu membahu memberikan jaminan kontribusi pasokan batubara dalam negeri untuk kepentingan tersedianya energi kelistrikan dan non kelistrikan nasional sesuai peraturan perundangan," ucapnya juga. 

Lebih lanjut Lana mengatakan nantinya untuk perusahaan tambang yang tidak memiliki penjualan batubara ke dalam negeri diharuskan untuk menyetorkan sejumlah dana untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan tambang yang menjual batubara untuk kepentingan dalam negeri dengan harga jual yang sudah ditentukan. 

Sebelumnya, skema baru BLU batubara yang juga menangani sektor di luar kelistrikan ini mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha pertambangan.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan ada suatu poin yang menjadi fokus pelaku usaha. Poin tersebut menyangkut masuknya sektor di luar kelistrikan dalam skema BLU batubara. 

Menurutnya juga, BLU nantinya diharapkan hanya mencakup pungutan dan penyaluran dana kompensasi DMO untuk kelistrikan nasional saja. Salah satu alasannya yakni munculnya skema BLU batubara awalnya didasari pada permasalahan pada pemenuhan DMO untuk kelistrikan dan bukan sektor di luar kelistrikan. 

"Oleh karena itu, cakupan BLU yang kabarnya nanti meliputi juga DMO untuk industri non-kelistrikan agar dipertimbangkan lagi," terang Hendra.

Selain itu juga, Kementerian ESDM berencana menetapkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas sebagai badan yang mengurusi iuran batubara dalam skema BLU batubara. 

Terkait hal ini, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan proses masih terus berjalan terkait BLU batubara. Ia juga mengatakan Lemigas kemungkinan besar ditunjuk sebagai badan untuk mengurus BLU batubara tersebut. 

"Itu kan tugas tambahan, tugas khusus," terang Irwandy, Jumat (24/6/2022). Dia menambahkan, dalam skema BLU batubara ini dipastikan pungutan akan diberlakukan sama untuk seluruh pelaku usaha pertambangan. (tim redaksi)


#batubara
#badanlayanankhusus
#kementerianesdm
#dmo
#sektorkelistrikan
#stafkhususmenteriesdm
#irwandyarif

Tidak ada komentar