Breaking News

IDI Dorong RUU Pendidikan Kedokteran

Ilustrasi. Foto : net 

WELFARE.id-Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendukung langkah DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. PB IDI mendorong implementasi Rancangan Undangan-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) kedokteran di Tanah Air dalam persaingan global. 

"Kami mendukung Badan Legislasi DPR RI terhadap apa yang sudah diupayakan. Kami berharap RUU ini bisa segera direalisasikan sebagai dukungan kami dalam transformasi pendidikan kedokteran," ujar Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi dikutip Selasa (14/6/2022). 

Ia mengatakan, program transformasi pendidikan kedokteran di Indonesia perlu melihat permasalahan-permasalahan pendidikan dokter sejak sejak dini dalam merespons transformasi pelayanan kesehatan di tengah problematika kedokteran secara global. 

Ketua PB IDI periode 2015-2018 Prof Ilham Oetama Marsis mengatakan RUU Pendidikan Kedokteran merupakan inisiatif DPR. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perubahan UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran bertujuan mempersiapkan pendidikan kedokteran Indonesia memasuki abad ke-21. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mempersiapkan SDM kedokteran yang andal di masa depan, katanya menambahkan. Ia mengatakan, terdapat sejumlah persoalan pendidikan dan pelayanan kedokteran untuk memenuhi standar global berdasarkan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). 

"WHO menghendaki agar profesi dokter dapat memperkuat layanan primer, pemerataan distribusi dokter dan kecukupan dengan program afirmasi, beasiswa pendidikan kedinasan, percepatan produksi dokter spesialis dan peningkatan peran kolegium. Itu termuat dalam pasal 24 dan 29 dari RUU yang baru," katanya. 

Sebagai contoh, kata Marsis, Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. "Misalnya bidang Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG) tersedia saat ini 4.900 dokter. Ke depan kita membutuhkan 7.200 SpOG," tukasnya. 

Untuk memenuhi kecukupan dokter spesialis SpOG, kata dia, saat ini dibutuhkan waktu selama 10 tahun, pun dengan dokter spesialis yang lain rata-rata butuh waktu hingga 40 tahun. 

Ia menambahkan RUU tersebut juga akan memperkuat peran dokter dalam kemampuan menguasai teknologi tinggi kedokteran, termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi. "Misalnya teknologi robotik, teknologi nano, genetic engineering, dan sebagainya. Untuk itu perlu dipersiapkan pendidikan khusus yang harus dipersiapkan di Indonesia agar sanggup dalam persaingan," imbuhnya. 

Ia mengatakan, kemampuan dokter di Indonesia dalam pemanfaatan perangkat medis berteknologi tinggi masih timpang jika dibandingkan dengan sejawat mereka di sejumlah negara maju, ungkap seorang pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Kita melihat di sini adanya gap antara Indonesia dengan negara-negara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," tandasnya 

Jika membandingkan dengan kemampuan Singapura, kata Marsis, Indonesia masih tertinggal dalam kompetensi dokter di bidang teknologi robotik, teknologi nano, genetic engineering, dan lainnya. 

Jika dilihat dari peringkat universitas di dunia pada 2022, peringkat tertinggi di Asean adalah National University of Singapore di ranking 11, Universitas Malaysia ranking 65, Universitas Indonesia (UI) ranking 254, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) ranking 290 dari total 1.300 universitas. 

"Belum termasuk peringkat yang diberikan Forum MEA yang menempatkan sistem pelayanan kedokteran di Indonesia di tempat yang sangat terbelakang sekali. Untuk peringkat UI di tataran MEA berada di nomor 1.618 dan UGM 1.955," lanjutnya. 

Ia mengatakan di sejumlah negara barat telah terjadi perubahan konsep pendidikan kedokteran, terutama pada masa pandemi COVID-19 dari traditional clerkship menjadi virtual clerkship. 

"Negara-negara barat telah melakukan konversi pendidikan dengan memprioritaskan teknologi tinggi, tapi ini memerlukan telehealth dan telemedicine. Indonesia sampai saat ini baru mampu menerapkan bedah telemedisin dengan kemampuan komunikasi dua arah," katanya. 

Sebagai contoh di Indonesia, kata Marsis, pemanfaatan robotik untuk keperluan bedah medis, baru dilakukan pada satu rumah sakit, yaitu RS Bunda dengan keterbatasan koneksi teknologi 2.5. "Sementara di Amerika Serikat, Jepang dan negara di Eropa sudah menggunakan teknologi 5.0," katanya. 

Dengan mengadopsi teknologi 5.0, robot bedah dapat dikendalikan dari jarak 1.250 kilometer dari lokasi operator, kata Marsis menambahkan. 

"Ini suatu kemajuan di bidang kedokteran yang namanya pembedahan pada janin di dalam kandungan. Kita bisa mengoreksi kelainan dalam kandungan, sehingga bayi dilahirkan dengan bayi yang telah terkoreksi menggunakan robotik," ucapnya. 

Marsis berharap RUU Pendidikan Kedokteran dapat mengakomodasi kebutuhan payung hukum bagi pemenuhan kompetensi kedokteran di bidang teknologi tinggi. "Diperlukan undang-undang baru dalam sistem transformasi kedokteran di sisi pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital," pungkasnya. 

Pemerintah menargetkan RUU Pendidikan Kedokteran rampung pada akhir Juni 2022 dan pada awal Juni pemerintah masih menyinkronisasikan seluruh kementerian yang terlibat untuk kepentingan tersebut. (tim redaksi) 

#idi
#dpr
#dokter
#ruukedokteran
#ruu
#kedokteran

Tidak ada komentar