Breaking News

Eks Mendagri Kembali Dipanggil KPK Soal E-KTP, Gamawan: Mana Saya Tahu Tannos Dimana?

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Foto: Istimewa/ Antara

WELFARE.id-Kasus KTP elektronik atau e-KTP kembali ke permukaan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada Rabu (29/6/2022).

Pemeriksaan Gamawan Fauzi itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau e-KTP. Gamawan dipanggil sebagai saksi kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip Kamis (30/6/2022). Gamawan mengaku tidak mengetahui keberadaan Tannos.

"Nggak. Mana saya tahu Tannos di mana. Dulu saja nggak pernah ketemu," kata Gamawan kepada wartawan setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2022).

Ia mengaku hanya dimintai konfirmasi soal komunikasinya dengan mantan anggota DPR Miryam S Haryani. "Dikonfirmasi yang lama saja, Miryam, Miryam," ucapnya, buru-buru.

Gamawan membantah soal pertanyaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Gamawan mengatakan sebelum tender proyek e-KTP dilakukan, ia belum pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Tannos.

"Nggak. Ditanya pernah ketemu nggak. Sejak sebelum tender (e-KTP) pun sampai sekarang nggak pernah ketemu saya," tegasnya.

Sebagai informasi, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP, yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S Haryani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan eKTP Husni Fahmi (HSF). 

Empat orang itu disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan pula bahwa ketika proyek e-KTP dimulai pada 2011 tersangka Paulus Tannos diduga telah lakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal, Husni dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang. 

Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output di antaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri. 

Tersangka Paulus Tannos juga diduga lakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk bahas pemenangan konsorsium PNRI dan sepakati fee sebesar 5 persen. 

Sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri. Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek e-KTP tersebut. 

Diketahui, Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, yang dalam akta perjanjian konsorsium disebutkan perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP. Tannos diketahui menjadi tersangka kasus e-KTP sejak 2019. 

Kini Paulus Tannos adalah buron KPK. Tannos merupakan 1 dari 4 tersangka baru yang dijerat KPK kala itu. Tiga tersangka lainnya adalah Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, dan Husni Fahmi. 

Isnu dan Husni baru saja diadili akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. 

Dalam akta perjanjian konsorsium disebutkan perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP. (tim redaksi)

#ektp
#kasusektp
#kpk
#komisipemberantasankorupsi
#mantanmendagri
#gamawanfauzi
#ktpelektronik

Tidak ada komentar