Breaking News

Cegah Kerja Asal-asalan, PP Baru Tegaskan Kerugian BUMN Jadi Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris!

Gedung Kementerian BUMN. Foto: Ilustrasi/ Antara

WELFARE.id-Peraturan Pemerintah (PP) no 23 tahun 2022 menjadi "tamparan keras" bagi Kementerian BUMN. Bagaimana tidak, sejumlah pasal baru disematkan yang membatasi peran direksi dan komisaris BUMN.

Mereka diminta serius menjalankan peranan dalam perusahaan pelat merah itu atau kena sanksi. Ya, dalam PP baru yang diteken Presiden Joko Widodo, 8 Juni 2022, ada berbunyi, BUMN yang tercatat mengalami kerugian maka menjadi tanggung jawab seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Adapun beleid ini merupakan perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Namun, setiap anggota Direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN. Kemudian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. 

Kemudian, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. "Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya," tulis Pasal 59 Ayat 2 beleid tersebut, dikutip Selasa (14/6/2022).

Sehingga dari ketentuan ini juga ditegaskan bahwa anggota Komisaris dan Dewan Pengawas tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana tertulis, apabila dapat membuktikan diri telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan. 

Menanggapi beleid baru tersebut, sejumlah emiten terafiliasi BUMN sekonyong-konyong mengalami penurunan cukup dalam pada perdagangan awal pekan kemarin, Senin (13/6/2022). 

Sentimen positif dari aturan tata kelola BUMN yang baru tak mampu mengangkat kinerja saham tekanan pasar. Berdasarkan data RTI, dari 31 emiten afiliasi BUMN, hanya 3 di antaranya yang stagnan.

Sisanya, sebanyak 28 emiten lainnya mengalami pelemahan jelang penutupan perdagangan sesi I, Senin (13/6/2022) kemarin. Pelemahan paling dalam terjadi pada emiten BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang melemah 6,62 persen atau 50 poin ke level 705.

Selanjutnya, emiten BUMN karya lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) juga anjlok 6,36 persen ke level 515 dan PT Timah Tbk. (TINS) yang turun 5,96 persen ke 1.815. Adapun, emiten afiliasi BUMN lain yang turut melemah di antaranya BBTN, INCO, SMGR, IPCM, dan PTPP yang turun masing-masing 5,77 persen, 5,07 persen, 4,71 persen, 4,55 persen, dan 4,81 persen.

Sayangnya, emiten yang stagnan diisi oleh dua emiten yang tengah terkena suspensi bursa, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP). Emiten ketiga yang stagnan yakni PT PP Properti Tbk. (PTPP).

Isi beleid terbaru

Dalam beleid terbaru itu, komisaris dan dewan pengawas BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan harus bertanggung jawab apabila BUMN yang dikelolanya mengalami rugi (Pasal 59 ayat 1). Tanggung jawab untuk komisaris dan dewan pengawas BUMN dijabarkan dalam Pasal 59 ayat 2. 

Disebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tanggung jawab tersebut sejalan dengan tanggung jawab yang juga diembankan ke dewan direksi BUMN. 

Dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 

Adapun dalam ayat 1 Pasal 59 PP No. 23/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan Tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

Selanjutnya, dalam ayat 3 disebutkan bahwa atas nama pemerintah, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada BUMN. (tim redaksi)

#bumn
#ppno23tahun2022
#beleidbaru
#aturanbaru
#bumnrugitanggungjawabdireksi
#emitensaham
#tupoksidireksidankomisaris

Tidak ada komentar