Breaking News

Aturan Baru Beli Minyak Goreng Curah Pakai NIK dan PeduliLindungi, Pedagang: Bikin Ribet!

Pembelian minyak goreng curah pakai NIK dan aplikasi PeduliLindungi diprotes pedagang. Foto: net

WELFARE.id-Kebijakan pembelian minyak goreng curah wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau aplikasi PeduliLindungi oleh pemerintah diprotes masyarakat. 

Pasalnya, kebijakan ini dinilai oleh pedagang dan konsumen sangat merepotkan. Apalagi, tidak semua pembeli dan pedagang terutama di pasar tradisional mengerti menggunakan telepon selular (ponsel). 

Itu diungkapkan oleh salah satu pedagang bahan pokok di Pasar ‎Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Taufan, 50. Dia mengaku sudah mengetahui adanya kebijakan penggunaan NIK dan aplikasi 
PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah. 

Kebijakan itu langsung disampaikan ke pembeli. "Dari Disperindag dan sales-sales memang sudah ngomong soal kebijakan itu. Menurut saya pribadi sebagai pedagang, ini bikin ribet,” terangnya. 

Ia juga mengaku setiap pembeli harus menunjukkan NIK, NPWP dan harus download aplikasi PeduliLindungi. ”Pembeli yang saya kasih tahu, juga bilang ribet," ujarnya juga, Rabu (29/6/2022).

Menurut Taufan juga, pembeli minyak goreng curah di kiosnya rata-rata adalah orangtua dan pedagang kecil seperti penjual gorengan. Mereka tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi karena tak memiliki ponsel pintar atau smartphone.

"Ribet kalau pakai KTP. Mereka juga nggak tahu aplikasi. Kebanyakan pembeli nggak pegang handphone. Kalau pun pegang ponsel yah itu masih jadul. Buat nelpon doang," cetusnya. 

Taufan juga memaparkan kebijakan tersebut mungkin tak masalah jika diterapkan di pasar ritel modern. Sebaliknya, jika diberlakukan di pasar tradisional maka hanya akan menyulitkan pedagang dan pembeli.

”Kalau di pasar modern mungkin nggak masalah. Yang beli pakai mobil. Lha ini kan di pasar tradisional, yang beli rakyat kecil, pedagang kecil. Mereka ke pasar jalan kaki, naik motor,” lanjutnya juga. 

Bahkan, kata Taufan juga, rata-rata pembeli minyak curan di kiosnya paling membeli setengah kilogram dan satu kilogram. ”Jadi kalau beli minyak goreng curah sedikit disuruh pakai aplikasi ya pusing‎," cetusnya juga. 

Karena itu, Taufan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan penggunaan NIK dan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah tersebut. Apalagi, saat ini harga dan pasokan minyak goreng baik curah sudah kembali normal.

Untuk diketahui, harga minyak goreng curah di tingkat konsumen sebesar Rp14.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan berkisar Rp23.000-Rp24.000 per liter.

"Jadi buat kebijakan yah jangan mempersulit masyarakat. Kalau setiap ada pembeli harus ngisi aplikasi, waktu saya terbuang percuma. Saya bukan jual minyak goreng curah ajah. Ujung-ujungnya omzet saya turun," tandasnya. 

Senada diungkapkan seorang pembeli minyak curah, Suyani, 28. Pedagang gorengan rumahan ini mengaku membeli minyak goreng curah untuk kebutuhan berdagang makanan.

”Ribet karena harus pakai NIK. ‎Saya juga tidak punya ponsel yang bisa aplikasi PeduliLindungi. Saya belinya juga paling setengah kilogram setiap hari. Tidak banyak. Jadi kenapa dipersulit," ujarnya, Rabu (29/6/2022).
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan NIK atau aplikasi PeduliLindungi mulai Senin (27/6/2022) lalu.

‎Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut menyebut kebijakan ini diberlakukan untuk membuat tata kelola distribusi minyak goreng curah menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

"Masa sosialiasi akan dimulai beso‎k Senin (27/6/2022) dan akan berlangsung selama dua minggu. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah," ujarnya. (tim redaksi)


#protes
#minyakgoreng
#migorcurah
#aplikasi
#pedulilindungi
#nik
#pedagang
#pembeli

Tidak ada komentar