Breaking News

22 Negara Stop Ekspor, Ancaman Kenaikan Harga dan Krisis Pangan Hantui RI

Ekspor. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Indonesia perlu waspada dengan krisis pangan yang terjadi di negara Barat. Sejumlah eksportir dari negara Barat dan negara tetangga menyetop pasokan bahan pangan mereka karena mengedepankan kebutuhan domestik lebih dulu.

Keterbatasan pasokan dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga beberapa komoditas pangan, seperti gandum dan kedelai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia perlu waspada dengan krisis pangan yang terjadi saat ini. 

Jokowi mencatat, saat ini, sudah ada 22 negara yang menghentikan ekspor berbagai jenis pangan. Pembatasan ekspor pangan bertujuan untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketegangan geopolitik dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina.

"Dari 3 negara yang sudah stop ekspor pangan, sekarang sudah menjadi 22 negara," bebernya dalam acara Hipmi belum lama ini, dikutip Selasa (14/6/2022). Akibat keterbatasan komoditas pangan, lanjut Jokowi, membuat 13 juta penduduk dunia mengalami kelaparan. 

"Jadi, hati-hati mengenai ini," ucap Jokowi mewanti-wanti. Jokowi pun meminta pengusaha lokal Indonesia, termasuk Hipmi untuk mendukung langkah pemerintah dalam mendukung program kemandirian pangan. 

Hal ini untuk mengamankan stok pangan domestik sekaligus sebagai peluang berwirausaha di tengah mahalnya harga pangan. Aspek ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan dinilai menjadi yang paling utama untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Indonesia hingga saat ini cukup beruntung, sebab harga beras yang menjadi bahan pangan utama masyarakat tidak mengalami kenaikan harga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, hal itu tidak boleh menjadikan pertahanan untuk menghadapi ancaman krisis pangan menjadi lemah.

Ekosistem berkelanjutan dianggap penting guna mendukung upaya ketahanan pangan nasional. "Strategi pembangunan pertanian yang kita jalankan sudah sejalan dengan program jangka panjang ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dikutip Selasa (14/6/2022).

Selain peningkatan kapasitas produksi, Kementan juga telah menetapkan strategi lain melalui cara bertindak (CB), yakni diversifikasi pangan lokal, pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali ekspor. Berbagai cara bertindak itu dinilai perlu, mengingat pertanian merupakan sektor yang penting dan memberi pengaruh besar di berbagai aspek. 

Terlebih, penyerapan tenaga kerja di sektor ini terbilang cukup besar. Dalam hal peningkatan kapasitas produksi, Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional sehingga dalam tiga tahun terakhir tidak melakukan impor. 

Padahal, sebelumnya, Indonesia mengimpor beras 1,5 juta sampai dua juta ton beras setiap tahunnya. Di sisi lain, Syahrul menegaskan, kebutuhan 12 bahan pokok yang selama ini dijaga Kementan dalam kondisi aman dan cukup. 

Tidak ada kekurangan apalagi kelangkaan. Hanya saja, kata dia, ada empat komoditas yang diimpor, yaitu daging, gula, kedelai, dan bawang putih. "Ada 12 komoditas yang kita jaga, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, dan lain-kain. 

Posisi strategi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan 273 juta penduduk dipastikan cukup. Tapi yang perlu diingat juga pertanian telah membuka lapangan kerja dan memperkuat neraca perdagangan Indonesia," terangnya.

Ahli pangan dari Universitas Indonesia, Riyanto menambahkan, keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan nasional ditandai dengan tercukupinya ketersediaan beras dalam negeri. Bahkan, ada sejumlah kabupaten seperti di Sragen yang sukses melakukan ekspor beras ke Arab Saudi.

Hal itu, menurutnya, terjadi lantaran ada upaya mempercepat proses produksi dengan pengadaan benih unggul, teknologi seperti alat mesin pertanian, dan masifnya pendampingan petani di semua daerah. "Biasanya Indonesia impor. 

Tapi saya melihat beras kita cukup, bahkan cenderung surplus. Semua bisa dikendalikan dan dalam waktu tiga tahun terakhir kita sudah tidak impor," yakinnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan sejak 2019 impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) tidak dilakukan. "Dalam tiga tahun terakhir, CBP tidak pernah impor. Apa yang disampaikan Bapak Presiden Indonesia sampai saat ini tidak melakukan impor selama tiga tahun terakhir memang benar," ujarnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Kementan untuk mengamankan pangan nasional juga terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance Bustanul Arifin menyatakan, sektor pertanian telah menjadi bantalan bagi perekonomian nasional selama pandemi COVID-19.

"Sektor pertanian tumbuh 1,84 persen dan menjadi bantalan resesi selama pandemi COVID-19. Kalau tidak ada pertanian, mungkin krisis tak terhindarkan," paparnya.

Meski demikian, Bustanul berharap agar pemerintah terus meningkatkan skala kerja, terutama dalam menghadapi geopolitik global yang saat ini terfokus pada konflik Rusia-Ukraina. Perang senjata kedua negera itu telah berdampak pada kenaikan harga-harga di dunia.

"Rekomendasi saya untuk pangan nasional ialah di dalam menghadapi geopolitik dan geostrategi global yang telah menaikkan harga pangan secara spesifik di Indonesia harus diantisipasi agar kondisinya lebih baik lagi," sarannya.

Selain itu, ia berharap agar pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para petani di semua desa dan sentra. Kemudian meningkatkan skala teknologi dengan menurunkan mekanisasi.

"Pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, perubahan teknologi dan inovasi ekosistem harus ditingkatkan," terangnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan diambil pemerintah, semoga krisis pangan yang melanda banyak negara di dunia tidak mampir ke Indonesia. (tim redaksi)

#kementan
#negaraeksportir
#kelangkaanpasokanpangan
#krisispangan
#pertanian
#stopimporberas
#geopolitik

Tidak ada komentar