Breaking News

Tok! Anies Revisi Aturan, Jabatan Pengurus RT/ RW Diperpanjang Jadi 5 Tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Gubernur DKI Anies Baswedan resmi merevisi aturan masa jabatan pengurus RT/RW yang dibuat mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anies memperpanjang masa jabatan pengurus RT/ RW menjadi lima tahun.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pergub itu ditandatangani Anies pada 28 April 2022.

"Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama lima tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Lurah," demikian bunyi Pasal 28 ayat (1) Pergub tersebut, sebagaimana dikutip Jumat (20/5/2022). Kemudian, dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa pengurus RT/RW hanya dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pergub yang baru terbit itu sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 yang diteken gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam Pergub era Ahok, masa jabatan pengurus RT/RW hanya selama tiga tahun.

"Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian tulis Pergub Anies.

Honor pengurus RT/ RW di Jakarta

Berdasarkan laporan statistik.jakarta.go.id, Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 2.731 Rukun Warga (RW) dan 30.417 Rukun Tetangga (RT). Hal ini dihimpun dari seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta. 

Adapun jumlah Kelurahan mencapai 267 dan 44 kecamatan. Adapun persebarannya yaitu, untuk Kabupaten Kepulauan Seribu terdapat 24 RW dan 127 RT. 

Jakarta Pusat memiliki 389 RW dan 4.572 RT. Jakarta Utara memiliki 449 RW dan 5.223 RT. 

Jakarta Barat 586 RW dan 6.481 RT. Jakarta Selatan memiliki 576 RW dan 6.008 RT. Sedangkan untuk Jakarta Timur terdapat 707 RT dengan jumlah RT mencapai 7.926.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RT dan RW di Jakarta juga mendapat uang penyelenggaraan. Untuk di DKI Jakarta, uang penyelenggaraan fungsi dan tugas dari seorang RT mendapat Rp2 juta per bulan. 

Sedangkan untuk RW mendapat Rp2,5 juta per bulannya. Uang tersebut diberi paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

Dalam hal ini, uang penyelenggaraan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1674 tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan, uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW tidak untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya Ketua RT dan Ketua RW melainkan sebagai penunjang kegiatan operasional RT dan RW di wilayah masing-masing. (tim redaksi)

#pengurusrtrw
#rukuntetangga
#rukunwarga
#ketuart
#ketuarw
#perpanjanganmasajabatanrtrw
#gubernurdkijakarta
#aniesbaswedan

Tidak ada komentar