Breaking News

Sudah Dapat Restu Presiden, Tarif Listrik Rumah Tangga 3.000 VA Bakal Naik

Foto: istock

WELFARE.id-Beban masyarakat dipastikan bakal makin berat. Itu terjadi setelah pemerintah berencana  menaikkan tarif listrik bagi rumah tangga dengan pelanggan di atas 3.000 VA dalam waktu dekat ini. 

Kenaikan ini terjadi lantaran tingginya harga energi dan komoditas dunia dampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi di Tanah Air turut melonjak.

Rencana kenaikan harga listrik 3.000 VA ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengatakan pemerintah akan menyesuaikan lagi subsidi dan kompensasi terkait energi listrik agar keuangan badan usaha, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak jeblok.

Rencana kenaikan ini, ujar Sri Mulyani juga, sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyetujui kenaikan itu saat sidang kabinet terkait tarif listri terhadap kelompok rumah tangga yang mampu merepresentasikan fiskal langganan listrik di atas 3.000 VA.

”Tarif listrik boleh ada kenaikan, tapi hanya segmen 3.000 VA ke atas,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banang) DPR RI yang digelar secara virtual, Kamis (19/5/2022).

Menurut Sri Mulyaji juga tujuan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga di atas 3.000 VA untuk menjaga keadilan dan berbagi beban. Hal ini sekaligus bertujuan agar beban dari kenaikan harga energi tidak hanya menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

”Jadi tidak semua beban ke APBN. Kita gunakan APBN lebih ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri Mulyani juga.
Dia juga memaparkan pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp56,5 triliun dengan asumsi harga Indonesia crude price (ICP) 63 dolar AS per barel. 

Setelah harga ICP meningkat ke USD 100 per barel kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp59,6 triliun, sehingga terdapat selisih Rp3,1 triliun.

Beban lebih besar ada di sisi kompensasi pemerintah kepada PT PLN (Persero). Dengan asumsi ICP USD 63 per barel pemerintah tidak menganggarkan kompensasi PLN pada 2022, tetapi kenaikan harga ICP menjadi USD 100 per barel terdapat kebutuhan kompensasi menjadi Rp21,4 triliun. 

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan kalau harga keekonomian tarif listrik semakin melonjak, jauh dari asumsi pemerintah dalam APBN 2022. Misalnya saat ini tarif listrik rumah tangga (RT) 900 VA sebesar Rp1.352 per Kwh, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp1.533,1 per Kwh. 
Kemudian golongan RT 1.300-6.600 VA tarifnya sebesar Rp1.444 per Kwh, harga keekonomiannya sudah Rp1.533 per Kwh. 

Menurut Sri Mulyani juga, dengan kondisi tersebut jika tidak ada tambahan subsidi dan kompensasi dari pemerintah kepada PLN, maka keuangan perusahaan negara itu akan defisit.

"Pada Desember 2022 diproyeksikan arus kas operasional PLN akan defisit Rp71,1 triliun," kata Sri Mulyani juga. Adanya defisit operasional tersebut, Sri Mulyani menyebut kalau PT PLN harus menarik pinjaman. Hal tersebut tentu berdampak pada meningkatnya cost of funds.

"Ini tentu tidak dalam kondisi preferable," papar Sri Mulyani juga. Tercatat pada 30 April 2022, PLN telah menarik pinjaman senilai Rp11,4 triliun dan akan melakukan penarikan pinjaman kembali pada Mei dan Juni 2022, sehingga total penarikan pinjaman hingga Juni menjadi Rp21,7 triliun sampai Rp24,7 triliun untuk menutupi operasional perusahaan. (tim redaksi)


#hargalistriknaik
#kementeriankeuangan
#menterikeuangan
#srimulyani
#listrik3.000va
#ptpln
#subsidimelonjak
#hargaenergiduniameningkat

Tidak ada komentar