Breaking News

Stop Pencitraan! Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan

Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Istimewa/ Net

WELFARE.id-Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mengenakan atribut keagamaan yang sebelumnya tak pernah dipakai di persidangan. Ia pun meminta anak buahnya tak menghadirkan mereka ke sidang jika masih melakukan "pencitraan".

Hal itu dilakukan agar tidak ada pemikiran di tengah masyarakat bahwa atribut keagamaan digunakan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu saja. "Imbauan itu sudah disampaikan juga dalam acara halal bihalal kemarin, Senin minggu lalu. 

Untuk mempertegas nanti akan dibuatkan surat edaran ke kejaksaan seluruh Indonesia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, dikutip Selasa (17/5/2022).

Kebijakan itu diambil setelah Burhanuddin melihat tindakan sejumlah terdakwa yang terlihat memakai atribut keagamaan seperti peci ataupun hijab ketika mengikuti persidangan. Praktik ini seolah difasilitasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan. 

Namun, dirinya tak merinci lebih lanjut mengenai contoh kasus yang dilihatnya tersebut. Ketut mengatakan tindakan para terdakwa memakai atribut keagamaan ketika mengikuti proses hukum tak bisa dibenarkan.

Nantinya, akan ada ketentuan khusus berpakaian bagi para terdakwa. "Seolah-olah alim pada saat disidangkan, nanti samakan semua semua. Yang penting berpakaian sopan di depan persidangan," ujarnya.

Salah satu contoh penggunaan atribut keagamaan dalam persidangan sempat dilakukan oleh mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus suap. Sebelumnya, selama menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan di Kantor Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus, Pinangki selalu tampil tanpa hijab.

Ketika kasus tersebut bergulir di persidangan, Pinangki terlihat mengenakan hijab. Dari awal sidang hingga vonis hijab dan gamis melekat di tubuh perempuan tersebut.

Pinangki pun terbukti menerima sejumlah uang dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra untuk membantunya selama menjadi buronan. Ia divonis 10 tahun penjara.

Namun, hukuman terhadap Pinangki dikurangi menjadi empat tahun. Pinangki lantas dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Tangerang. Saat dieksekusi Pinangki tampak tak memakai hijab.

Rencana keluarnya surat edaran soal pakaian terdakwa tanpa atribut keagamaan didukung Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis. Dirinya mengaku sependapat dengan Jaksa Agung. 

Ia juga mengaku heran, kenapa terdakwa tiba-tiba dikesankan mendadak jadi orang saleh dengan pakaian muslim dan muslimah ketika menjadi terdakwa. "Setuju Pak Jaksa Agung RI. Saya dulu bertanya-tanya kenapa terdakwa ke persidangan pakaiannya mendadak kaya’ orang saleh,” cuit Cholil Nafis dalam akun Twitter @cholilnafis, dikutip Selasa (17/5/2022).

Ia mengaku risih melihat fenome­na tersebut. Terutama jika dikenakan oleh para koruptor.

"Bahkan serasa risih melihat pakaian simbol muslim dipakainya. Saya dukung pakaian ter­dakwa itu khusus yang mudah dike­nal, khususnya koruptor,” lanjutnya.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Menurut Politisi PKS, memang aneh jika terdakwa saat diajukan ke persidangan mendadak diubah jadi berhijab, berbaju koko, dan berkopiah.

"Itu mencemarkan agama, juga tidak penuhi keadilan. Maka benar perintah Jaksa Agung agar diganti dengan rompi. Penting diikuti oleh penegak hukum yang lain,” ujarnya di akun Twitternya, @hnurwahid. (tim redaksi)

#jaksaagung
#stburhanuddin
#ketentuanpakaianterdakwa
#terdakwakasuskorupsi
#pencitraankasuskorupsi
#laranganmemakaiatributkeagamaan

Tidak ada komentar