Breaking News

Sri Mulyani Usul Tambahan Dana Bansos Rp 18,6 Triliun

Penerima bansos. Foto : dok kemensos

WELFARE.id-Lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah dilema. Hanya dua pilihan, yaitu menambah anggaran untuk belanja subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau menaikan harga pertalite, solar dan LPG serta listrik. 

"Karena pilihannya ada dua, kalau ini tidak dinaikan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik yang tidak naik, maka ini dinaikan, pengeluaran dalam APBN besar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022). 

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga komoditas dan ancaman inflasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menambah anggaran bantuan sosial sebesarRp18,6 triliun. Sehingga anggaran untuk perlindungan sosial dalam APBN menjadi Rp431,5 triliun. ''Untuk perlindungan sosial Rp18,6 triliun yang akan diberikan atau sebagian sudah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk BLT," tandasnya. 

Sri Mulyani menjelaskan penebalan bantalan sosial atau bansos ini akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menjadi penerima program bantuan sosial pemerintah. Termasuk juga untuk para pelaku usaha dalam bentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). "Dalam bentuk BLT untuk 20,65 juta penerimaan manfaat," tambahnya. 

Dalam rincian anggaran perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan dana untuk BLT minyak goreng sebesar Rp7,5 triliun. Namun bendahara negara ini tidak menjelaskan lebih rinci terkait penyaluran BLT tersebut. 

Selain itu, masing-masing program pemerintah mendapatkan tambahan anggaran. Mulai dari PKH menjadi Rp28,7 triliun, Kartu Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp11,0 triliun, BLT Desa Rp28,8 triliun untuk dan PBI JKN Rp46,5 triliun. 

Sementara untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan yakni Rp9 triliun untuk Kartu Prakerja, Rp9 triliun untuk bantuan pendidikan, Rp1,7 triliun untuk Bantuan PKL, Warung dan Nelayan dan Rp7,5 triliun untuk BLT Minyak goreng. 

Tambahan anggaran tersebut kata dia bertujuan untuk menjaga melindungi masyarakat, APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga hal ini tidak harus berjalan beriringan dan tidak bisa dipilih salah satu saja. ''Tahun 2022 dengan kondisi ini kita harus tetap jaga APBN kita hati-hati, melindungi masyarakat dan ekonomi,'' imbuhnya. (tim redaksi) 

#apbn
#menkeu
#srimulyani
#anggaran
#danabansos
#bpum

Tidak ada komentar