Breaking News

Siap-siap, Penunggak Pajak Diatas Rp100 Juta Bisa Disita Hartanya

Ilustrasi. Foto : net

WELFARE.id-Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) dapat melakukan tindakan atau hard collection seperti penyitaan terhadap individu yang memiliki utang pajak di atas Rp100 juta. 

Penyitaan terbaru berlangsung di Boyolali, Jawa Tengah. Pekan lalu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali menyita aset penunggak pajak di kota tersebut berupa truk tangki susu. Penunggak pajak yang ada dalam ketika penyitaan itu berlangsung ternyata memiliki utang pajak senilai Rp400 juta. 

Kepala KPP Pratama Boyolali Mohamad Rifki Rachman menyebut, Ditjen Pajak melalui jajarannya dalam menyita aset wajib pajak apabila pihak terkait tidak melunasi utang pajaknya 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Dia menjelaskan, Ditjen Pajak dapat melakukan hard collection terhadap penunggak pajak, terutama yang memiliki nilai utang pajak di atas Rp100 juta. Ditjen Pajak dapat melakukan hard collection mulai dari pencekalan, hingga penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. 

''Dalam mengamankan penerimaan negara, KPP Pratama Boyolali juga lebih mengutamakan pendekatan persuasif, selain itu kita senantiasa memberikan edukasi kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya,'' ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Selasa (17/5/2022). 

Rifki menghimbau agar para penunggak pajak dapat segera melunasi kewajibannya. Apabila tindakan hard collection sampai terjadi, menurutnya akan merugikan nama baik perusahaan atau pihak wajib pajak terkait, sehingga jangan sampai tindakan muncul. Dia menyebut bahwa setelah adanya tindakan, Ditjen Pajak akan menunggu pelunasan pajak beserta biaya penagihannya hingga 14 hari. Apabila tak kunjung terdapat pembayaran, Ditjen Pajak menjadikan aset terkait sebagai objek sita lalu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melelang harta tersebut. 

''Jika wajib pajak melunasi utang dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan ditindaklanjuti dengan pencabutan sita dan aset akan dikembalikan,'' tukasnya. 

Sementara itu, sebanyak 44.105 wajib pajak sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) hingga Minggu, 15 Mei 2022 pukul 08.00 WIB. 

Berdasarkan pada statistik PPS dalam Angka yang dipublikasikan DJP melalui laman pajak.go.id/pps, berikut perincian data per 15 Mei 2022: 

Wajib Pajak
44.105 wajib pajak, naik 0,19 persen dari posisi hari sebelumnya 44.020 wajib pajak 

Surat Keterangan
50.966 surat keterangan, naik 0,18 persen dari posisi hari sebelumnya 50.870 surat keterangan. 

Jumlah PPh
Rp8.739,99 miliar, naik 0,09 persen dari posisi hari sebelumnya Rp8.731,39 miliar. 

Nilai Harta Bersih
Rp86.553,73 miliar, naik 0,09 persen dari posisi hari sebelumnya Rp86.471,93 miliar. 

Deklarasi Dalam Negeri
Rp74.687,06 miliar, naik 0,1 persen dari posisi hari sebelumnya Rp74.608,64 miliar. 

Deklarasi Luar Negeri
Rp6.765,95 miliar, naik 0,18 persen dari posisi hari sebelumnya Rp6.753,67 miliar. 

Investasi
Rp5.097 miliar, turun 0,16 persen dari posisi hari sebelumnya Rp5.105,2 miliar. (tim redaksi) 

#ditjenpajak
#hardcollection
#kkppratamaboyolali
#taatpajak
#wajibpajak
#pajak

Tidak ada komentar