Breaking News

Sengketa Bisnis Batubara, Pengusaha Muhammadiyah Diduga Dikriminalisasi hingga Meninggal

Ilustrasi pertambangan batubara yang ada di Kalimantan. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Ada kisah kelam terkait sengketa bisnis batu bara PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC), perusahaan tambang yang menguasai ratusan ribu lahan pertambangan ’emas hitam” itu di Kalimantan. Kisah itu menimpa pengusaha pribumi, H Asri, yang merupakan keluarga besar Muhammadiyah Kalimantan Selatan (Kalsel).

H Asri diduga dikriminalisasi hingga sidang pengadilan, yang akhirnya pria kelahiran Nagara, Hulu Sungai Selatan, Kalsel itu meninggal dunia.

"Kriminalisasi berawal dari kepemilikan perusahaan tambang batubara PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) yang didirikan (almarhum) H Asri dan keluarga pada tahun 1990 dan 15 Agustus 1994, mendapatkan izin Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) dari pemerintah seluas 100.000 hektare di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, Kalimantan Timur, No.002/PK/PT.BA-PT.GBP/1994," beber Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Dr Syaiful Bachri SH MH dalam siaran persnya yang diterima redaksi (Kamis, 1/5/2014) silam.

Kemudian, jelas Syaiful, bertempat di Singapura pada 1 November 1995, PT GBPC mengadakan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Singapura International Coal PTE. LTD yang dimiliki Low Tuck Kwong yang meliputi; perjanjian dasar, perjanjian  eksplorasi dan perjanjian keuangan. 

Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati pajak menjadi tanggung jawab International Coal PTE.LTD. Saat itu proses pertambangan masih dalam tahap eksplorasi sehingga tujuan perjanjian adalah hanya untuk mengetahui potensi batubara di areal pertambangan.

Selama proses sejak mulai kerjasama, terlihat adanya etiket tidak baik dari International Coal PTE. LTD selama melakukan kegiatan penelitian (eksplorasi) dikonsesi PKP2B PT GBPC karena tidak pernah sama sekali melaporkan hasil kegiatannya kepada (almarhum) H Asri selaku pemilik PT GBPC.

Perusahaan asing itu malah membuat laporan-laporan pengaduan kepada Departemen Pertambangan dan Energi  (sekarang bernama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) yang berniat untuk menguasai dan mengambilalih konsesi tersebut. 

Karena Low Tuck Kwong  sudah mengetahui jumlah cadangan batubara di lahan milik perusahaan itu yang sangat fantastis dan batubara dengan kualitas paling baik (high calory).

H Asri menerima  surat tertanggal 30 Mei 1997 dari Direktur, Direktorat Batubara, Departemen Pertambangan dan Energi yang isinya tidak memperkenankan dirinya selaku pemilik PT GBPC untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila permasalahan dengan Low Tuck Kwong International Coal PTE.LTD belum selesai. 

H Asri kemudian menerima surat lagi pada 4 September 1997 dari Dirjen Pertambangan dan Energi yang isinya akan melakukan pemutusan sepihak atas ijin PKP2B PT GBPC. Karena itulah pada 27 Nopember 1997 H Asri melepas seluruh saham PT GBPC kepada Low Tuck Kwong padahal dia saat itu merupakan warga negara Singapura.

Berdasarkan aturan tidak boleh membeli perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal itu dibuktikan dengan adannya Permanen Residence (PR), Affidavit dan juga Perjanjian PKP2B yang mensyaratkan bahwa saham baru boleh dijual kepada pihak ketiga setelah empat tahun berproduksi. 

"Sementara pada saat itu masih dalam tahap penelitian (eksplorasi). Penandatanganan akta pun dilakukan di ruang kerja Irjen dan Irjen pun ikut mendatangani pengalihan saham tersebut dengan harga yang sangat murah (hanya Rp5 miliar) dan tidak dibayar lunas, menurut  Low Tuck Kwong sisa dibayarkan untuk pajak PT GBPC," papar Syaiful.
 
Lebih lanjut dijelaskan Syaiful, setelah terjadi jual beli pada 29 Nopember 1997,  H Asri menerima surat teguran pajak atas utang pajak PT GBPC sejumlah Rp 1.535.993.204 di mana rincian pajak tersebut adalah PPh.Ps.25 merupakan pajak penghasilan. 

Padahal, saat itu PT GBPC masih dalam tahap penelitian (eksplorasi) jadi belum ada penghasilan. Masalah lainnya, PPH.Ps.26 merupakan pajak orang asing padahal PT GBPC merupakan PMDN dan tidak pernah mempekerjakan orang asing. 

Dan yang terakhir adalah PPN peralatan berat, PT GBPC pada saat itu masih tahap penelitian (eksplorasi) dan sangat tidak mungkin menggunakan alat berat dan pada tahun yang sama tanggal 30 September 1998, H Asri juga menerima surat dari Irjen Pajak, No: 515/PJ.55/1998, menyatakan bahwa pajak PT GBPC pada tahun yang sama yaitu tahun 1996 adalah "nihil".
 
Kemudian, pada 20 Nopember 1998 H Asri menerima surat dari kuasa hukum Low Tuck Kwong, Minang Warman Sofyan dan Associates Law Offices, yang menyatakan bahwa kliennya mereka bersedia membayar sisa uang pembelian saham kepada pemegang saham PT GBPC. 

Dengan adanya surat ini Low Tuck Kwong mengakui masih memiliki utang kepada H Asri PT GBPC. Berdasarkan perjanjian jual beli saham Pasal 3 ayat c, bahwa apabila perpanjangan kedua telah lewat 30 hari dan ternyata pihak kedua (Low Tuck Kwong) masih belum melaksanakan, maka jumlah yang tertunggak akan dikonversikan secara proporsional dengan saham pada perseroan atas nama H Asri. 

Dengan ini berarti sampai sekarang saham H Asri dan kelurganya masih memiliki 30 persen saham di PT GBPC. Pada 28 Juli 2008,  melalui kuasa hukumnya Abadul Alwi Dwijonugroho SH & Rekan, H Asri mengajukan gugatan perdata pembatalan jual beli  dan tuntutan ganti rugi kepada LOW TUCK KWONG DKK, di PN Jakarta Selatan No.882/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tertanggal 22 April 2009 dengan putusan "Menolak Gugatan Penggugat". 

H Asri dkk tanggal 5 Mei 2009, melalui kuasa hukumnya Rawi Sahroni & Partners mengajukan banding atas putusan tersebut, maka tanggal 5 Mei 2009, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.595/Pdt/2009/PT.DKI, tertanggal 29 April 2010. Di tingkat banidng putusan "Menguatkan Putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan". 

Tanggal 21 Juli 2010, H Asri melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan PN Jakarta Selatan,  ke MA No.2734K/PDT/2010, tanggal 4 Agustus  2011 dengan Putusan "Menolak Pemohon Kasasi dari para Pemohon Kasasi". 

Kemudian, H Asri pada tanggal 22 Oktober 2009 melaporkan Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan dengan cara pengalihan saham (perusahaan) serta menggelapkan dana sebagai alasan pembayaran pajak, di Bareskrim Mabes Polri dengan No Pol : LP/614/X/2009/Bareskrim, dan setelah itu di-SP3-kan di Polda Metro Jaya Jakarta, pada tahun yang sama tanggal 8 Desember 2009.

Tapi Low Tuck Kwong melalui kuasa hukumnya Ari Lukman SH MKn melaporkan H Asri dalam perkara tindak pidana membuat surat palsu (dalam hal ini akta jual beli saham) tanggal 27 November 1997) di Bareskrim Mabes POLRI dengan No Pol : LP/727/XII/2009/Bareskrim. 

Akhirnya dengan melakukan kriminalisasi terhadap H Asri sempat mendekam di tahanan Mabes Polri selama 2 bulan, pada tahun 2011 dinyatakan "Bebas Murni" dalam Putusan Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No.1040/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel, tanggal 25 Mei 2011, dan dikuatkan dengan Putusan Perkara Pidana MA, No.1711 K/Pid/2011, tanggal 14 November 2012. 

Setelah bebas murni H Asri melaporkan kembali Low Tuck Kwong dan Engki Wibowo dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan surat, yakni Surat Permohonan Pengalihan Saham, tertanggal 21 November 1997 di Bareskrim Mabes Polri dengan No Pol: LP/808/XII/2011/Bareskrim, tanggal 20 Desember 2011, dan penyidikan dihentikan sementara. 

H Asri meninggal pada 12 September di Surabaya, Jawa Timur. Syaiful menjelaskan ahli waris H Asri, Muhammad Rasyid Ridha dkk, tanggal 18 Januari 2013, melalui kuasa hukumnya OC Kaligis & Associate, mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.2734K/PDT/2010, tanggal 4 Agustus  2011, Jonto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.595/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 29 April 2010 Jonto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.882/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, ke MA, dengan Reg.No.623 PK/PDT/2013. 

Dengan Novum Putusan Perkara Pidana PN Jakarta Selatan No.1040/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel, tanggal 25 Mei 2011, dan dikuatkan dengan Putusan Perkara Pidana MA, No.1711 K/Pid/2011, tanggal 14 November 2012, dimana (Alm) H Asri dinyatakan bebas murni. (tim redaksi)


#persainganbisnis
#sengketabisnis
#pengusahabatubara
#hasri
#ptgunungbayanpratamacoal
#gbpc
#pengusahapribumi
#keluarbesarmuhammadiyah

Tidak ada komentar