Breaking News

Kinerja Satgas BLBI Mulai Letoy, Pengamat Ekonomi Ini Sempat Kritisi Angka Penagihan

Salah satu aset yang disita Satgas BLBI. Foto: Istimewa/ Dok.Satgas BLBI

WELFARE.id-Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Hak Tagih Negara pada kasus BLBI (Satgas BLBI) dinilai masih jauh dari target. Ketua Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI), Bustami Zainuddin mengkritisi kinerja Satgas BLBI.

Ia menyebut hingga 31 Maret 2022, Satgas BLBI baru menyita aset obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sejumlah Rp19,16 triliun. Angka ini masih jauh dari target nilai aset eks BLBI diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun.

"Artinya, Satgas BLBI dalam setahun persis baru mencapai 17 persen dari target padahal waktu kerja sudah 37 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (18/5/2022). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, nilai aset eks BLBI diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun. 

Namun hingga kini, nilai aset yang berhasil diselamatkan baru Rp19,16 triliun. "Waktu kerja Tim Satgas ini terbatas, masa kerjanya hingga Desember 2023 nanti. Memiliki total masa kerja 32 bulan, selama 12 bulan ini Satgas baru mengumpulkan nilai sitaan 17 persen dari target," sambungnya.

Bustami pesimistis, hingga akhir masa kerjanya satgas BLBI tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp110,45 triliun. Staf Ahli Pansus BLBI, Hardjuno Hardjuno, menambahkan, kemampuan Satgas BLBI dalam memburu asset maupun harga para obligor BLBI ini jalan ditempat. 

"Saya melihat, Satgas BLBI ini sudah mulai letoy. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai target,” samung Hardjuno.

Menurutnya, dengan waktu tersisa sangat terbatas maka untuk mengejar target yang telah ditentukan dinilai cukup berat. Maka itu, ia menyarankan sebaiknya Satgas BLBI bisa berkomunikasi intensif dengan lembaga-lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk membantu kinerja Satgas BLBI.

"KPK, Kejaksaan, Reskrim Polri, bahkan Pansus BLBI DPD siap membantu Satgas BLBI,” pungkasnya.

Sementara itu, sejak tahun lalu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) harus melakukan koreksi total dengan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal jumlah kerugian negara akibat  pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Salah satu koreksi penting terkait besarnya angka kerugian negara yang harus dikejar oleh Satgas BLBI. "Sangatlah tidak sepadan jika Satgas BLBI ini hanya mengejar Rp110 triliun dari obligor BI atau para konglomerat penikmat fasilitas BLBI sejak tahun 1997-1998,” ucapnya.

Menurutnya kala itu, kasus penyalahgunaan dana BLBI sejak BI menyalurkannya kepada 48 bank di Indonesia nilainya mencapat Rp144,5 Triliun. Namun, setelah diaudit BPK pada zaman pemerintahan BJ Habibie, dana BLBI yang rillnya jumlahnya sebesar Rp210 triliun.

Hasil audit BPK ini menyimpulkan penggunaan dana BLBI telah diselewengkan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp138,4 triliun. "Patut diduga, dalam pemberian fasilitas dana BLBI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berindikasi korupsi yang seharusnya penyelesaiannya dapat dituntaskan oleh penegak hukum sesuai UU Tipikor,” ujar pengamat ekonomi keuangan senior tersebut.

Ia juga sempat menyebut, pola penyelesaian skandal BLBI ini memprioritaskan penanganannya berdasarkan besaran jumlah fasilitas BLBI yang diterima oleh para bankir obligor BLBI yang memanfaatkan situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu. Sebab, akibat penyalahgunaan dana BLBI tersebut pemerintah terpaksa mengikuti arahan IMF dengan mengambil oper seluruh bank yang bangkrut.

Namun kala itu, pemerintah tidak mempunyai cukup dana fresh untuk memenuhi syarat dalam melakukan rekapitalisasi. Adapun tujuan bank-bank yang direkapitalisasi agar bisa memenuhi syarat kecukupan modal senilai 8% dan (CAR= capital adequacy ratio) sesuai ketentuan dari Bank for International Settelment  (BIS) yang berkedudukan di Bazel, Swiss.

Lantaran  tidak memiliki fresh money, maka pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). SUN ini khusus untuk melakukan rekapitalisasi  yang disebut “obligasi rekapitalisasi pemerintah” yang nilainya sebesar Rp430 Triliun.

Karena bentuknya obligasi, lanjutnya, maka pemerintah mempunyai kewajiban membayar bunga, dengan jumlah pembayaran bunga senilai Rp600 triliun.

Akibat kasus penyalahgunaan fasilitas BLBI tersebut, beban pemerintah keseluruhannya menjadi Rp1.030 Triliun. Angka ini patut diduga semakin membesar jika pelunasannya tertunda atau pemerintah tidak melakukan terobosan kebijakan baru yang dapat disebut sebagai  bagian “ revolusi keuangan negara”. 

"Dan mestinya patut didukung oleh DPD RI dalam tempo sesingkat-singkatnya,” terangnya. Sasmito bahkan merinci, ada dua hal penting mengenai jenis kerugian negara yang terjadi, yaitu:

Perusahaan atau asset yang diserahkan para obligor kepada pemerintah sebagai pembayaran hutang atas fasilitas BLBI yang diterimanya, yang hasil penjualannya jauh lebih kecil dari nilai hutangnya, khususnya dalam menghadapi keadaan ini. Polri dan Kejaksaan Agung harus mendalami dua kasus besar, yaitu skandal bank BCA dan skandal BDNI.

Kerugian dalam bentuk SUN, dengan penerbitan obligasi rekap eks BLBI yang dalam periode 10 tahun pemerintahan presiden SBY saja hingga tahun 2014 yang lalu, nilai pembayaran bunga obligasi rekapitulasi pemerintah patut diduga senilai Rp960 Triliun.

"Berdasarkan pengakuan mantan Direktur Utama Bank Mandiri Alm. ECW Neloe secara langsung kepada saya, obligasi rekapitulasi yang diperlukan Bank Mandiri sesungguhnya hanya sebesar Rp100 triliun saja. Tetapi pada kenyataannya, obligasi rekapitulasi eks BLBI yang diminta oleh Direksi Bank Mandiri era Direksi Roby Johan dan Agus Martowardoyo nilainya Rp176 triliun,” bebernya.

Dari angka ini, telah terjadi mark up sekitar Rp76 triliun. Ini artinya, pemerintah memberikan subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI yang rata-rata 10% per tahun senilai Rp7,6 triliun patut diduga fiktif.

"Hal yang sama patut diduga terjadi pada bank-bank penerima obligasi rekapitulasi pemerintah lainnya,” tegasnya. (tim redaksi)

#kinerjasatgasblbi
#satgasblbi
#obligorblbi
#kejartargetpenagihan
#bantuanlikuiditasbankindonesia
#krisismoneter1998

Tidak ada komentar