Breaking News

Jadi Tersangka, KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy saat tiba di Gedung Merah Putih, markas KPK usai dijemput paksa, Jumat (13/5/2022). Foto: istimewa

WELFARE.id-Penjemputan paksa dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Orang nomor satu di Kota Ambon itu dijemput paksa lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung terhadap dirinya di lembaga antirasuah tersebut.

"Kami menilai bahwa salah satu tersangka tidak kooperatif sehingga tim penjemputan KPK hari ini masih dalam proses penjemputan paksa, para pihak utamanya dalam kasus korupsi, satu orang," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2022).

Ali mengatakan sebelum dijemput paksa, Richard terlebih dahulu dipanggil untuk dimintai keterangannya. Namun rupanya Richard yang sudah dijerat menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail tahun 2020 di Kota Ambon ini tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Hari ini kami memanggil dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi kehadiran dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," terang Ali juga. 

Pegawai KPK dari unsu kejaksaan itu juga mengatakan, kini Richard sudah diamankan tim penyidik dan segera diseret ke Gedung Merah Putih yang merupakan markas KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Nanti saya kira teman-teman bisa menunggu kehadiran yang bersangkutan dalam proses dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK," papar Ali juga.

Sebelumnya, KPK juga sudah mencegah Richard bepergian ke luar negeri. Richard sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail tahun 2020 di Kota Ambon.

Selain Richard, KPK juga mencegah dua orang lainnya terkait kasus tersebut. ”Saat ini KPK juga telah meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini. Setidaknya ada tiga orang yang dicekal bepergian ke luar negeri dimaksud," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022) lalu.

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan demi kepentingan proses hukum. Ali berharap, saat dipanggil, Richard tengah berada di dalam negeri.

"Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," kata Ali juga.

KPK juga membenarkan pihaknya tengah mengusut kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail tahun 2020 di Kota Ambon yang diduga sarat dengan korupsi. (tim redaksi)


#korupsi
#komisipemberantasankorupsi
#kpk
#jemputpaksa
#walikotaambon
#richardlouhenapessy
#jubirkpk
#alifikri

Tidak ada komentar