Breaking News

Buntut Penyaluran Dana CSR Bayan ke Pulau Jawa, Audit Laporan hingga Ancaman Pencabutan PKP2B

Tambang batu bara. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Penyaluran dana sosial kemasyarakatan atau corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp200 miliar dari PT Bayan Resources, salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur, ke universitas di pulau Jawa menuai polemik. Banyak yang mengecam tindakan itu, karena dianggap tidak sensitif dan kurang peduli terhadap masyarakat Kaltim.

Banyak pihak menyayangkan dan menilai, seharusnya CSR disalurkan ke universitas di Kaltim yang masih membutuhkan dana riset dan pengabdian masyarakat. Apalagi, korporasi itu dinilai sudah mengeruk kekayaan alam di Kaltim.

Gubernur Kaltim Isran Noor juga sempat menyoroti minimnya kontribusi CSR pemegang PKP2B ke Bumi Mulawarman. Di satu sisi, Dinas ESDM Kaltim mengakui kesulitan dalam mencari dasar hukum penyaluran dana CSR ke daerah.

Sebelumnya, CSR dan PPM ditetapkan melalui Perda 3/2013, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan. Pada Pasal 23 ayat (1) pembiayaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.

Hanya saja, Perda tersebut tidak dapat diberlakukan, seiring dengan dialihkan kewenangan pertambangan ke pusat. Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny, menyebut Perda 3/2013 akan direvisi.

"Sudah tidak bisa diterapkan, karena memang perlu direvisi," kata Benny, melansir pojoknegeri, Rabu (18/5/2022).

Saat ini, kebijakan penyaluran CSR perusahaan diatur dalam Permen ESDM 1824, tahun 2020. Dalam permen tersebut, perhitungan penyaluran CSR perusahaan ditetapkan Rp1.000 per ton hasil produksi perusahaan.

Memastikan CSR perusahaan terealisasi dengan baik, Dinas PUPR Kaltim akan meminta laporan realisasi dan capaian CSR dan PPM dari seluruh PKP2B di Kaltim. "Jika tidak sesuai kami akan proses usulan atau teguran, hingga penutupan sementara PKP2B sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

"Kami akan buat komitmen dari 17 PKP2B di Kaltim, sekaligus perusahaan pemegang IUP yang ada. Kami membuat audit di forum CSR," janjinya.

Sebelumnya, ramai pemberitaan yang menyebutkan bahwa PT Bayan Resources, perusahaan tambang batu bara terkemuka di Kaltim menyalurkan dana CSR-nya ke 3 perguruan tinggi di Pulau Jawa, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun, melalui Humas PT Bayan Resources, Syahbudin Noor langsung menepis kabar tersebut. Melalui konferensi pers di hadapan awak media, Jumat (13/5/2022) lalu, dia menegaskan bahwa bantuan dana pendidikan yang diberikan Dato Low Tuck Kwong itu merupakan bantuan pribadi. Bukan bantuan yang berasal dari CSR. 

Rinciannya untuk UI Rp50 miliar, ITB Rp100 miliar, dan UGM Rp50 miliar. Kendati demikian, hal itu menjadi perhatian bagi sejumlah pihak. 

Salah satunya Komisi IV DPRD Kaltim. Kemarin, DPRD Kaltim mengundang PT Bayan Resources dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai CSR dari perusahaan tersebut. 

RDP tersebut dalam rangka klarifikasi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun membeberkan bahwa RDP kali ini juga melibatkan Komisi I, II, dan III. 

Saat RDP berlangsung, PT Bayan Resources mengklarifikasi kabar yang beredar. Yakni dana bantuan pendidikan itu berasal dari pemilik langsung.

"Ya kalau dari owner kan kami tidak bisa mengarahkan harus menyumbang ke siapa. Hanya saja kami sampaikan, demi rasa keadilan masyarakat mbok’ ya bantuan itu diserahkan juga ke Kaltim,” tegas Samsun.

Jika memang memberikan bantuan di daerah lain, maka di Kaltim setidaknya juga harus disentuh oleh bantuan dana pendidikan serupa. Bahkan kalau bisa, jumlahnya bisa lebih besar. 

Sebab diketahui, eksploitasi sumber daya alam berupa batu bara itu berasal dari Benua Etam. Dampak dari eksploitasi itu juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim.

"Tentunya wajar, kami masyarakat Kaltim ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tadi sudah disampaikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Samsun mengungkapkan bahwa penyaluran CSR PT Bayan Resources, diklaim sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hanya saja, nanti DPRD Kaltim juga akan melakukan evaluasi. 

Bahkan, evaluasi penyaluran CSR tak sekadar berlaku bagi PT Bayan Resources. Namun, untuk seluruh perusahaan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B). 

Termasuk terkait efektivitas CSR-nya terhadap masyarakat. "Jangka waktu untuk evaluasi itu kami tidak mengikat. Tapi yang pasti tidak hanya PT Bayan, tapi kami juga marathon ke PKB2B lainnya se-Kaltim,” tutupnya. (tim redaksi)

#CSR
#ptbayanresources
#perusahaantambang
#batubara
#polemikpenyalurandanacsrkepulaujawa
#kaltim
#dprdkaltim
#auditcsr
#ancamanpenutupan

Tidak ada komentar