Breaking News

Top Up E-Wallet dan Transfer Uang Dipajaki 11% Mulai 1 Mei 2022, Begini Cara Hitungnya

E-money. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyasar transaksi layanan keuangan (fintech) untuk ikut dipajaki 11 persen. Mulai 1 Mei 2022, transaksi keuangan digital termasuk, transaksi top up e-money atau e-wallet juga masuk kategori yang dipajaki.

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL DJP Bonarsius Sipayung menjelaskan, PPN yang dikenakan pada e-money tersebut hanya berlaku untuk biaya jasa top up atau isi ulang saja. 

"Misal, saat Anda mengisi e-money sebesar Rp1 juta, biaya administrasi yang dikenakan adalah Rp1.500. Maka, PPN yang dikenakan adalah 11 persen dari Rp1.500, bukan Rp1 juta," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/4/2022).

Ia juga memberi contoh lain. Jika konsumen melakukan transaksi transfer uang secara digital dan biaya yang dikenakan adalah Rp6.500, maka PPN yang dikenakan adalah Rp715 per transaksi.

"Jadi bukan nilai top up, tapi jasa yang dipakai tadi yang difasilitasi oleh fasilitator. Jadi atas fee (komisi), bukan top up sejuta kena (PPN) sejuta, enak benar uang saya hilang dong? Binomo dong namanya itu," imbuhnya.

Aturan yang dijelaskan Bonar tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berlaku mulai 1 Mei nanti.

Dalam Bab III yang mengatur soal Perlakuan PPN Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dijabarkan bahwa penyediaan jasa pembayaran yang dimaksud berupa uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

Kemudian, pada Pasal 7(2) dijelaskan jenis layanan uang elektronik berupa pengisian ulang (top up), tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara dompet elektronik atau menggunakan channel lain, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana dan atau layanan paylater. 

Potensi pajak dari fintech

Sementara itu, naiknya transaksi uang digital tidak main-main. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melaporkan bahwa, nilai transaksi uang elektronik secara nasional meningkat 58,5 persen secara tahun ke tahun (YoY) menjadi lebih dari Rp35 triliun di akhir 2021. 

Capaian lain yang diraih teknologi finansial Indonesia adalah adopsi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang telah melampaui target 12 juta merchant sebelum tenggat waktu akhir tahun 2021. Data transaksi itu dihimpun AFTECH melalui Survei Anggota Tahunan AFTECH atau Annual Members Survey (AMS) 2021.

"Laporan tersebut disertai seluruh temuan. Sehingga diharapkan dapat menyediakan landasan bagi diskusi dan kolaborasi lebih lanjut antara seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini," kata Ketua Umum AFTECH Pandu Patria Sjahrir dalam pernyataannya, dikutip Kamis (7/4/2022).

Tahun lalu misalnya, telah disalurkan pinjaman melalui fintech pendanaan bersama ke lebih dari 13,47 juta rekening peminjam senilai kurang lebih Rp13,6 triliun di Desember 2021. Termasuk juga peningkatan pemanfaatan fintech untuk berinvestasi di pasar modal dan perdagangan aset digital.

"Saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kebijakan (stakeholder) dalam ekosistem fintech," harapnya. Dalam ringkasan eksekutif AMS 2021, disampaikan bahwa Indonesia menyumbang 23 persen dari seluruh perusahaan fintech di Asia Tenggara. 

Perkembangan ini, dikombinasikan dengan potensi industri fintech Indonesia, telah menarik minat investor. Secara akumulatif, jumlah investasi pada industri fintech di Indonesia mencapai USD904 juta atau 23 persen dari total akumulasi investasi pada industri fintech di Asia Tenggara pada 2021.

Selain menunjukkan signifikansi industri fintech dalam menarik investasi, statistik ini juga menunjukkan peran fintech yang signifikan, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan bagi Indonesia. 

"Survei yang dilakukan terhadap anggota AFTECH merupakan variabel kunci atas aspirasi yang disampaikan untuk diterapkan dalam pembentukan aturan yang lebih pas disesuaikan juga dengan kode etik yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan lain terhadap fintech. Agar mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat," kata Ketua Dewan Pengawas AFTECH Rudiantara. (tim redaksi)

#fintech
#transaksiuangdigital
#emoney
#ewallet
#dikenakanpajak
#aftech
#industrifintech
#djp
#kemenkeu

Tidak ada komentar