Breaking News

Tok! MA Tolak Gugatan Judicial Review Permendikbudristek PPKS

Gedung Mahkamah Agung. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Mahkamah Agung (MA) resmi menolak gugatan uji materiil atau judicial review terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Uji materi tersebut diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dengan nomor perkara: 34 P/HUM/2022.

Keputusan tersebut diputuskan oleh hakim ketua Supandi pada Kamis (14/4/2022). "Amar putusan: tolak permohonan hak uji materiil," tulis MA dalam situs Kepaniteraan MA, dikutip Selasa (19/4/2022).

Sebelumnya, LKAAM Sumbar menganggap frasa “tanpa persetujuan korban” atau “tidak disetujui oleh korban” pada Pasal 5 Ayat 2 huruf b, f, g, h, j, l, dan m, multitafsir dan membiarkan perzinahan di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) akan tetap berlaku sesuai ketentuan awal.

Komnas Perempuan juga menyebut, Permendikbud PPKS itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang aman bagi civitas akademika di kampus. Komnas Perempuan menilai Mendikbud Ristek Nadiem Makarim telah memenuhi Prosedur Formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Permendikbud Ristek 30/2021 diterbitkan sesuai kewenangan dan telah memenuhi proses menerima saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis dari kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran pemberlakuan obyek permohonan. 

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Diktiristek Kemendikbud Ristek Prof Nizam mengapresiasi banyak dukungan yang diberikan kalangan civitas akademika terhadap Permendikbus PPKS Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut dia, kasus kekerasan seksual baik di perguruan tinggi maupun tempat lainnya sudah seperti gunung es. "Data sudah menunjukkan, kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin lama semakin mengkhawatirkan. 

Laporan teman-teman di perguruan tinggi yang sudah implementasikan peraturan ini, yang awalnya sepi, sekarang banyak laporan karena merasa terlindungi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/4/2022).

Ia menambahkan, Permendikbud PPKS ini merupakan kartu darurat agar civitas akademika terlindung dari kekerasan seksual. "Dukungan ini menguatkan kami untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Semoga dukungan ini juga didengarkan para penegak hukum dan masyarakat bahwa kita serius mewujudkan kampus yang aman," ulasnya.

Sebelumnya, salah satu dukungan juga sempat diberikan oleh Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak se-Indonesia (ASWGI) yang meminta Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi Permendikbud PPKS yang tengah diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Uji materi dinilai akan melemahkan Permendikbud PPKS dalam melindungi sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik) dari kekerasan seksual.

"Kami mengharapkan Mahkamah Agung tidak mengabulkan uji materiil karena Permendikbudristek 30/2021 sangat krusial. Paradigma Permendikbud PPKS ini mendorong terjadinya transformasi perguruan tinggi ke arah penguatan ekosistem untuk mencapai Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” ucap Ketua ASWGI Prof Emy Susanti. (tim redaksi)

#permendikbudristekppks
#ujimateriil
#mahkamahagung
#ujimateriilditolakma
#pencegahandanpenanganankekerasanseksual
#civitasakademika
#lkaamsumbar
#judicialreview

Tidak ada komentar