Breaking News

Tahan Delapan Tersangka Kerangkeng Manusia, Polda Sumut Dipuji Komisi III DPR RI

Delapan tersangka kasus kerangkeng manusia yang resmi ditahan di tampilkan saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (8/4/2022). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Langkah berani Polda Sumatera Utara (Sumut) menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) mendapatkan pujian dari sejumlah kalangan. 

Salah satu pujian itu datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengatakan kalau Polda Sumut yang menahan para tersangka usai sekitar dua pekan setelah mereka dinyatakan berstatus tersangka.

Sahroni juga mendukung keberanian jajaran Polda Sumut  untuk mengusut kasus tersebut walau memakan waktu cukup lama. Apalagi, salah satu tersangka yang ditahan yang juga merupakan anak dari Bupati Langkat TRP. 

Penahanan menyisakan Bupati TRP yang meski berstatus tersangka dalam kasus kerangkeng manusia itu tapi tak ditahan Polda Sumut lantaran sang bupati tengah menjalani masa tahanan di KPK karena tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.

"Tentu kami di Komisi III mengapresiasi Polda Sumut yang sudah menahan delapan tersangka yang salah satunya adalah anak dari Bupati Langkat," terang Sahroni kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).

Sahroni juga menilai kalau jajaran Polda Sumut sudah menjunjung keterbukaan dalam pengungkapan kasus perbudakan modern yang menggemparkan tersebut. Lantaran Polda Sumut melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK dalam berbagai tahapan proses kasus ini. 

"Dalam menunaikan kerjanya Polda Sumut tentu sudah menjalankan SOP dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian," ucap juga politikus Partai NasDem ini juga.

Sahroni juga mengatakan kalau kerja sama Polda Sumut-Komnas HAM-LPSK patut ditiru oleh polda lain di Tanah Air jika menghadapi kasus pelanggaran HAM seperti kasus kerangkeng manusia ini.

"Ini bisa menjadi contoh untuk polda-polda lainnya untuk meningkatkan nilai transparansi dalam setiap penyidikan, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM," lanjut Sahroni juga.

Apalagi, Sahroni juga menyinggung sulit menemukan contoh kepolisian melibatkan pihak eksternal dalam penyidikan suatu kasus. "Saya juga mengetahui bahwa baru kali ini ada penyidikan yang dilaksanakan polda dengan menghadirkan dan mengundang pihak eksternal untuk menjelaskan hasil penyidikannya," cetusnya juga. 

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sumatra Utara menahan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia yang dituduh melanggar HAM tersebut. 

Mereka yang ditahan karena sudah ditetapkan status tersangka itu masing-masing berinisial HG, DP,JS, RG, TS, SP, IS, dan HS. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sumut terhitung sejak Kamis (7/4/2022).

"Penahanan delapan tersangka itu setelah penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan serta hasil koordinasi dengan LPSK dan Komnas HAM," terang Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dalam keterangan resminya, Jumat (8/4/2022). (tim redaksi)


#pelanggaranham
#hakasasimanusia
#kerangkengmanusia
#sumaterautara
#poldasumut
#bupatilangkat
#terbitrencanaperanginangin
#wakilketuakomisiIII
#dprri
#ahmadsahroni

Tidak ada komentar