Breaking News

Rencana Kenaikan Harga LPG Bersubsidi, Anggota DPR RI: Percepat Jaringan Gas Bumi ke Rumah Tangga

Rencana kenaikan gas 3 kg bersubsidi oleh pemerintah tahun ini akan memberatkan masyarakat. Foto: Istimewa/net

WELFARE.id-Kenaikan harga Liqufied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi berdampak beralihnya pengguna ke gas subsidi ukuran 3 kg. Karena itu, pemerintah diminta mengatasi harga gas nonsubsidi dengan membangun jaringan gas bumi hingga ke tempat pengguna atau hingga rumah warga.  

Anggota DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan pemerintah perlu mewaspadai dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi, yaitu pergeseran konsumsi LPG nonsubsidi ke LPG bersubsidi. Jika ini terjadi, maka akan membuat subsidi LPG ukuran 3 kg meningkat karena terjadi penambahan konsumen.

”Saat ini terjadi pergeseran penggunaan LPG nonsubsidi oleh masyarakat. Karena kenaikan harga LPG nonsubsidi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan LPG bersubsidi. Ini perlu di perhatikan secara detail oleh pemerintah,” terangnya, Minggu (17/4/2022).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS ini juga mengatakan guna memenuhi kebutuhan LPG yang terus meningkat, dia mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan jaringan gas di seluruh wilayah. Sehingga kebutuhan energi rumah tangga dipenuhi oleh gas bumi. 

”Potensi gas alam Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Perlunya ditopang oleh kebijakan yang progresif dan tepat untuk masyarakat,” ujarnya juga. 

Menurutnya juga, kondisi masyarakat sudah mengalami perubahan sejak terjadinya pandemi Corona. Yakni, pergeseran ekonomi dari masyarakat menengah menjadi masyarakat kelas bawah. Akibatnya, masyarakat membutuhkan bahan bakar rumah tangga yang lebih murah.

”Saat terjadinya pandemi Corona terjadi PHK, ataupun kerugian dalam usaha. Ini menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat relatif menurun. Sehingga diperlukan penyesuaian data yang sangat aktual dan terverifikasi," ungkapnya juga. 

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan gas LPG bersubsidi kemasan 3 kilogram (kg) yang direncanakan pada tahun.

Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

"Wacana menaikkan tarif dasar listrik dan gas LPG 3 kg, harus ditolak. Hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara kepada warganya," ujar Tulus kepada wartawan, Kamis (14/4/2022).

Dia menyebut, jika kebijakan penyesuaian harga itu dilakukan akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah dibebankan kenaikan sembako dan komoditas energi.
"Khususnya kenaikan bahan pangan, gas elpiji non PSO, BBM, PPN, dan lainnya," cetusnya. 

Untuk itu, YLKI mendesak pemerintah agar mencari jalan keluar yang lebih bijaksana dan cerdas ketimbang melakukan penyesuaian harga dalam menyikapi kenaikan komoditas energi dunia.

Hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tengah perbaikan daya beli setelah tertekan cukup lama akibat pandemi COVID-19.

"Jangan hanya melihat harga pasar dunia sebagai jargon untuk menaikkan tarif/harga. Kalau bisanya hanya menaikkan dan tunduk pada tekanan pasar, lalu apa gunanya negara?," tandasnya juga. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik di tahun ini. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/11/2022) lalu.

"Dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment untuk tahun 2022 ini," ujar Arifin sambil mengatakan kalau penyesuaian tarif listrik ini diperlukan untuk menghemat pengeluaran APBN berkisar Rp 7 triliun sampai Rp16 triliun karena melonjaknya harga minyak dunia. (tim redaksi)

#komoditasenergi
#kenaikanhargabbm
#gasbersubsidi
#gas3kilogram
#kementerianesdm
#menteriesdm
#arifintasrif
#anggotadprri
#diahnurwitasari

Tidak ada komentar