Breaking News

Profil Mahendra Siregar, Ketua Komisioner OJK Periode 2022-2027

Mahendra Siregar, ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022-2027. Foto: Istimewa

WELFARE.id-Mahendra Siregar kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah terpilih pada Kamis (7/4/2022). Mahendra terpilih jadi Ketua Komisioner OJK setelah melalui fit and propert test Komisi XI DPR RI untuk periode 2022-2027. 

Mahendra yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) menggantikan Wimboh Santoso yang telah berakhir masa jabatannya. Mahendra bukan orang baru di pemerintahan. Berbagai jabatan dia pikul sejak pemerintahan sebelumnya. 

Beberapa jabatan yang diemban Mahendra di pemerintahan adalah Economic Third Secretary Kedutaan besar Indonesia di London (1992-1995) serta menjadi duta Informasi Kedutaan besar Indonesia di Washington D.C. (1998-2001)

Tidak hanya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), nama Mahendra banyak mengisi jabatan-jabatan penting pada kementerian lainnya. Dia pernah dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti pada 2001.

Mahendra juga sempat menjadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005-2009. Hingga akhirnya pada tahun 2009 dirinya ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan 2011 di percayakan kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Mahendra Siregar juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada era pemerintahan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga, Mahendra Siregar juga penah berperan sebagai Komisaris PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang.

Sedangkan dalam sektor perbankan, pada tahun 2009 Mahendra diketahui sempat menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Berbagai jabatan penting yang diemban oleh Mahendra Siregar membuat berbagai kalangan masyarakat menjadi penasaran dengan sejumlah kekayaan bos baru dari lembaga OJK tersebut. 

Dilansir dari situs resmi KPK mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Mahendra pada 31 Desember 2020 saat dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mencatat bahwa harta kekayaan yang dimiliki olehnya berjumlah Rp16,2 miliar dengan bentuk kekayaan tersebut terbagi atas 5 bidang tanah dan bangunan yang bernilai Rp 10,2 miliar.

Lalu, kendaraan roda empat berupa mobil Mitsubishi Pajero tahun 2016 dengan harga Rp425 juta, harta bergerak lainnya bernilai Rp800 juta, dan surat berharga sebesar Rp 450 juta.

Dalam LHKPN itu juga, Mahendra menyebutkan bahwa dirinya juga memiliki sejumlah harta berupa kas dan setara kas yang jumlahnya mencapai Rp4,3 miliar. 

Jumlah harta Mahendra S terlihat mengalami penurunan dibanding saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada 2019, saat itu jumlah harta kekayaannya masih berada pada angka Rp19,1 miliar.


Pendidikan

Bagaiman jejak pendidikan Mahendra Siregar? Pria yang lahir di Bandung, 17 Oktober 1962 itu memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia serta meraih gellar Magister Ekonomi dari Monash University, Australia.

Target Kerja OJK

Mahendra menjelaskan beberapa prioritas mendesak yang harus dilakukan OJK dalam meningkatkan akses dan kedalaman sistem perbankan, pasar modal, asuransi maupun jasa keuangan syariah.

Meskipun Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menerapkan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan, akses dan kedalaman sistem jasa keuangannya masih lebih rendah dari negara ASEAN yang lebih maju seperti Thailand, Malaysia dan Filipina.  

Mahendra telah menetapkan target capaian kinerja OJK dalam tiga tahap yakni 100 hari, 1 tahun dan 2 tahun. Untuk 100 hari pertama, ia akan fokus memperbaiki kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi. 

Lalu, melakukan pengendalian internal serta check and balance, membuat roadmap dan prioritas OJK, dan selanjutnya membuat peta jalan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 

Untuk satu tahun pertama, OJK sudah membangun single windowperizinan, pengesahan dan persetujuan. ”Saat ini kita tahu, setiap industri harus mendapatkan perizinan, persetujuan dan pengesahan masing-masing. Sehingga kalau terjadi overlaping dari produk atau SDM terkait maka harus ada tiga izin. Ini menimbulkan persoalan berlarut," jelas Mahendra.  

Kedua, merancang peraturan dan perundangan-undangan sektor keuangan. Mahendra bilang, untuk aturan internal, akan ditingkatkan kejelasan regulasi antara OJK dan regulator lain, serta mengidentifikasi dan menangani tumpang tindih pengaturan yang jadi permasalahan dalam pengawasan terintegrasi. Sedangkan untuk aturan eksternal, memberikan usulan dan masukan dalam RUU P2SK. 

Ketiga, sudah terbentuk infrastruktur dan sistem IT di OJK yang terintegrasi. Dengan begitu dalam  mempercepat waktu dan efektivitas fungsi pengawasan.  

Sementara target kerja dalam dua tahun, pertama, menyusun dan menyelesaikan kerangka solvabilitas untuk IKNB, lalu melakukan designulang  perizinan, pengawasan, hingga penyidikan, dan terakhir menciptakan inovasi baru at scale, misalnya pembangunan berkelanjutan dan agenda perubahan iklim. (tim redaksi)


#profilpejabat
#otoritasjasakeuangan
#kepalaojk
#mahendrasiregar
#pejabatnegara
#birokrat
#pemerintahanjokowi
#pemerintahansby

Tidak ada komentar