Breaking News

Lima Tahapan Pembangunan IKN, Target 2024 Sebanyak 60.000 ASN dan TNI/Polri Dipindahkan

Desain istana negara, tempat berkantor presiden yang akan dibangun di IKN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Foto: PUPR

WELFARE.id-Sebagai wadah partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), untuk menampung saran dan masukan dari pihak-pihak eksternal terhadap peraturan pelaksana UU IKN dan sebagai tindak lanjut dari penyusunan peraturan pelaksanaan UU IKN.

Pemerintah melaksanakan Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada Sabtu (9/4/2022).

Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia menjelaskan kalau pembangunan IKN dibagi menjadi lima Tahapan: Tahap 1 (tahun 2022 – 2024), Tahap 2 (Tahun 2025-2029), Tahap 3 (Tahun 2030-2034), Tahap 4 (Tahun 2035-2039) dan tahap 5 (Tahun 2040-2045).

”Dengan Fokus dalam tahapan Pembangunan Meliputi : Tahap Persiapan dan Tahap Pembangunan. Tahap Pembangunan Terdiri dari : (1) Pembangunan Sosial (2) Pembanguanan Infrastruktur dan linkungan (3) Pembangunan Industri dan pusat Ekonomi (4) Pembnagunan Pertahanan dan Keamanan (5) Pemindahan ASN TNI/Polri, PNA/OI,” terangnya.

Ia juga menjelaskan penahapan ini juga perwujudan pemanfaatan ruang yang mengidentifikasikan pengembangan Kawasan dari KIPP, Kawasan IKN Timur, Kawasan IKN Barat, Hingga Kawasan IKN Utara.

”Tahap 1 (tahun 2022 – 2024) pada aspek persiapan yaitu penyiapan kelembagaan otorita, pada aspek pembangunan sosial yaitu penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan,” terang Mia juga. 

Lalu, pembangunan fasilaitas umum, Pelibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk persiapan tenaga kerja lokal dan penegmbangan lembaga pendidikan riset kelas dunia.

”Pada aspek pengembangan infrastruktur dan lingkungan yaitu infrastruktur transfortasi, persampaha, air minum, drainase, listrik, fasum-fasos, perumahan, konservasi hutan dan satwa. Aspek pembangunan industri dan pusat ekonomi pada Tahap 1 yaitu berpusat pada upaya untuk memikat pelaku industri pelopor (anchor tenant),” jelasnya juga. 

Lalu, aspek pembangunan pertahanan dan keamanan yaitu: pemenuhan 15-20 persen pembangunan simbol dan sistem hankam di KIPP dan sebagian KIKN/wilayah IKN secara Penuh. Pada Aspek pemindahan ASN, TNI. POLRI, PNA dan OI yaitu pemindahan 60.000 ASN (termasuk 5.761 TNI/Polri) dan persiapan transisi PNA/OI,” papar Mia juga.

Kegitan ini tindaklanjut dari konsultasi publik ke I pada tanggal 22-23 Maret 2022 di Balikpapan. Sebagaimana tahapan proses penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 untuk melakukan Partisipasi Masyarakat dalam Pasal 96. 

Untuk menginformasikan perkembangan dari progress penyusunan 6 rancangan peraturan pelaksanaan, sebagai berikut: (1). RPP tentang Pendanaan dan Anggaran (RPP Pendanaan dan Pengaanggaran) yang merupakan amanat Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (7) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. (2). 

RPP tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kata Nusantara yang merupakan amanat Pasal 12 ayat (3) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Lalu, (3). Rancangan Perpres tentang Otorita IKN (RPerpres Otorita IKN) yang merupakan amanat Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (1) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas. (4) RPerpres tentang Perincian Rencana lnduk lbu Kata Nusantara yang merupakan amanat Pasal 7 ayat (4) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas. 

Selanjutnya, (5) RPerpres tentang Rencana Tata Ruang KSN lbu Kata Nusantara yang merupakan amanat Pasal 15 ayat (2) UU IKN, yang penyusunannya diprakarsai oleh Kementerian ATR/BPN; dan (6) RPerpres tentang Perolehan Tanah Dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; merupakan arahan Presiden Jokowi pada Rapat Internal tanggal 8 Februari 2022 lalu.

Output yang diharapkan dari hasil konsultasi publik dimaksud dapat memberikan penyempurnaan dari masukan masyarakat bagi pemerintah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara tidak terkendala oleh hambatan-hambatan regulasi, birokrasi dan koordinasi.

Pada Konsultasi Publik - II Kementerian PPN/Bappenas Mengundang/melibatkan Paguyuban/Lembaga Adat dan Forum Agama/Organisasi Masyarakat Kaltim sebagai Peserta antar lain, Sultan Kutai Kartanegara, Sultan Paser, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Sultan Banjar, Ketua Majelis Rakyat Daerah Khusus Ibukota Nusantara (MR DKI Nusantara).

Lalu, Ketua Aliansi Pimpinan Ormas Daerah Kalimantan Timur (AORDA Kaltim), Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT), Ketua Lembaga Budaya Adat Kutai (LBAK) Kaltim, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Selanjutnya, Ketua Ikatan Keluarga Penguyuban Jawi (IKAPARTI), Ketua Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai dan Banjar Kaltim (DPADKB), Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB), Ketua Perkhikmatan Rakyat Kalimantan Timur (PRKT), Ketua Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA), Ketua Gerakan Pemuda Suku Asli Kalimantan (GEPAK), Ketua Dewan Komando Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim (DKADKB).

Selanjutnya turut hadir Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur, Ketua DPP Persekutuan Dayak Lundayeh Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Adat Paser (LAP) Borneo, Dewan Adat Dayak (DAD) Penajam Paser Utara dan lainnya. (tim redaksi)

#ibukotanegara
#iknnusantara
#tahapanpembangunanibukotabaru
#kalimantantimur
#provinsikaltim
#direkturpembangunandaerah 
#kementerianppn/bappenas 
#miaamalia

Tidak ada komentar