Breaking News

Korupsi Kawasan Berikat Tanjung Emas, Kejagung Tetapkan Tiga Pejabat Bea Cukai Tersangka

Salah satu dari tiga pejabat Bea dan Cukai Kanwil Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (7/4/2022). Foto: Kejagung

WELFARE.id-Kasus korupsi yang terjadi di jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jawa Tengah (Jateng yang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki babak baru dengan penetapan tiga tersangka. 

Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (7/4/2022). Ketiga pejabat itu masing-masing berinisial MRP, IP, dan H. 

Ketiga pejabat yang ditetapkan tersangka itu, pun langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kalau MRP ditetapkan tersangka selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Semarang. MRP, juga menjabat penyidik PPNS Bea Cukai.

Sedangkan IP, ditetapkan tersangka selaku Kepala KPPBC Semarang. Lalu, H, ditetapkan tersangka selaku Kepala Seksi Intelijen Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jateng.

”Ketiganya, MRP, IP, dan H, ditetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Emas periode tahun 2016-2017,” terang Ketut, Kamis (7/4/2022).

”Ketiga tersangka, ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk memudahkan proses penyidikan,” ujar Ketut juga.

Ketut juga memaparkan dari hasil penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kalau tersangka IP, selaku Kepala KPPBC Semarang, bersama MRP, selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Semarang, sekaligus penyidik PPNS, keduanya bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Yakni berupa pengamanan kegiatan importasi dan pengurusan dokumen, serta melakukan subkontrak dan pengeluaran barang dari kawasan berikat PT Hyoupseung Garment Indonesia (HGI). 

Sedangkan tersangka H, selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea dan Cukai Jateng, menerima penyerahan uang tunai dari pihak PT HGI. ”Uang itu diserahkan di Padang Golf Candi Semarang senilai Rp2 miliar,” ujar Ketut juga.

Atas perbuatannya itu, IP ditetapkan tersangka karena melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

Sedangkan dua pejabat lainnya yakni tersangka MRP, dan tersangka H dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Jaksa juga menjerat tersangka MRP, dan H juga dengan Pasal 5 ayat (2) juncto ayat (1) a, b UU Tipikor, dan Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi sebelumnya mengatakan kasus dugaan korupsi di kawasan berikat Tanjung Emas tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Bea dan Cukai serta pihak swasta dalam penerimaan uang biaya barang masuk berupa tekstil yang dari luar negeri, yakni asal Tiongkok (China, Red) dan India. 

Supardi mengungkapkan salah satu perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni PT HGI. Kasus tersebut diduga melibatkan oknum Bea dan Cukai Kanwil Jawa Tengah  dan Jogjakarta, serta kantor Pelayanan Semarang Bidang Fasilitas Pabean dan P2.

Supardi menceritakan kasus tersebut berawal dari temuan penjualan bahan baku tekstil impor yang dilakukan PT HGI. Bahan baku tekstil impor tersebut, semestinya dikelola PT HGI menjadi barang jadi untuk diekspor. 

Akan tetapi, bahan baku tekstil impor tersebut, tak dikelola sebagaimana mestinya, dan PT HGI melakukan penjualan di dalam negeri. ”Akibat kasus itu terjadi kerugian ekonomi negara, dan atau kerugian negara,” ujar Supardi, Rabu (2/3/2022). 

Dalam kasus itu, tim penyidik Jampidsus sudah menyita 19 kontainer bahan tekstil milik PT HGI yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk barang bukti kasus korupsi tersebut. (tim redaksi)


#korupsi
#beadancukai
#kanwiljawatengah
#jampidsus
#kejagung
#kapuspenkum
#ketutsumedana

Tidak ada komentar