Breaking News

Kebijakan Aktivitas Tangkap Ikan Rawan Diselewengkan, KPK Pelototi Aturan yang Menyangkut Nelayan

Nelayan sedang menangkap ikan. Foto: Ilustrasi/ Antara

WELFARE.id - Kebijakan terkait kesejahteraan nelayan seringkali diselewengkan pihak penyelenggara negara. Hal itu terbukti dengan adanya penangkapan kasus korupsi soal ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, dan tukar guling tanah untuk tambak.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, pihaknya peduli terhadap kesejahteraan nelayan. Cara kepedulian itu ditunjukkan dengan memantau berbagai kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan.

Dirinya tidak menampik, banyak kebijakan terkait nelayan yang diselewengkan oleh penyelenggara negara. Ia mengingatkan kepada pejabat negara untuk tidak korupsi dalam program kesejahteraan nelayan. 

Ia juga meminta program kesejahteraan nelayan jangan dijadikan peluang meraup untung dengan cara yang tidak halal. "Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini," kata Firli Bahuri dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/4/2022), dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional.

KPK memastikan, akan mengejar, menangkap, dan menjerat siapapun yang mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia. "Saya pastikan akan terjerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya," ucap Ketua KPK periode 2019-2023 ini.

Menurutnya, keberadaan nelayan Indonesia yang melaut di samudera lepas sampai perbatasan negara layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera.

"Bukan hanya itu saja, para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan 'illegal fishing' di perairan NKRI," bebernya. (tim redaksi)

#kpk
#kesejahteraannelayan
#ilegalfishing
#aturanbarutangkapikan
#kebijakansoalnelayan
#kasuskorupsi

Tidak ada komentar