Breaking News

Dugaan Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika, Dewas KPK Bakal Periksa Petinggi Pertamina

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Dok/KPK

WELFARE.id-Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta keterangan pihak PT Pertamina (Persero) terkait laporan dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika 2022 terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Pengumpulan bahan dan keterangan terus dilakukan oleh Dewas KPK, termasuk dari Pertamina," ujar Anggota Dewas, Albertina Ho saat dihubungi, Rabu (20/4/2022). Albertina mengakui bahwa besok, Kamis (21/4/2022) ada pihak Pertamina yang akan dipanggil oleh Dewas KPK. 

Karena itu, Dewas KPK meminta pihak Pertamina kooperatif untuk membantu mengusut dugaan gratifikasi berupa penerimaan fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 yang diperoleh Lili.

Untuk diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari salah satu perusahaan BUMN.

Lili diduga menerima tiket motoGP Mandalika 2022 di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Sebelumnya, anggota Dewas KPK lainnya, Harjono mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan tersebut. 

”Sedang dikumpulkan bukti-buktinya," ujar Harjono saat dikonfirmasi, Minggu (17/4/2022). Harjono menyebut setelah pihaknya selesai mengumpulkan bukti dan keterangan awal, selanjutnya Dewas KPK akan menggelar rapat apakah perbuatan Lili cukup bukti untuk disidangkan.

"Setelah team klarifikasi selesai, dilaporkan ke rapat pendahuluan, di situ semua anggota Dewas bersidang," kata Harjono. 

Sementara itu, KPK memastikan pimpinan lembaga antirasuah siap memberikan keterangan dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar.

”Pimpinan KPK akan kooperatif jika nanti dibutuhkan informasi dan keterangannya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Ali memastikan, laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli itu masih dalam proses di Dewas KPK. Ali berharap masyarakat memberikan kepercayaan kepada Dewas KPK menindaklanjuti kasus ini.

”Karena pembuktian dan putusan dalam penegakan etik di KPK menjadi ranah tugas dan kewenangan Dewas sesuai UU KPK. Sedangkan atas pelanggaran etik yang sebelumnya terjadi, sanksinya telah dilaksanakan sebagaimana putusan Dewas," kata Ali juga.

Sebelumnya, Lili pernah dijatuhi sanksi berat oleh Dewas KPK karena terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang jadi tersangka kasus suap penyidik KPK. Komunikasi berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Sebelum dijatuhi sanksi, Lili pernah membantah dirinya berkomunikasi dengan Syahrial. Saat itu, Lili menggelar jumpa pers dan menyatakan komunikasi terkait penanganan perkara itu tak pernah dia lakukan.

Atas jumpa pers itu, Lili kembali dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong. Kasus dugaan etik ini masih berproses di Dewas KPK. Ali meyakini Dewas KPK akan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. (tim redaksi)



#dewas
#dewanpengawas
#kpk
#wakilketuakpk
#lilipintaulisiregar
#pelanggaranetik
#motogpmandalika2022
#pltjurubicarakpk 
#alifikri

Tidak ada komentar