Breaking News

Delapan Fraksi DPR RI Setujui RUU TPKS Jadi Undang-Undang

Rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU TPKS bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2021). Foto: Istimewa

WELFARE.id-Akhirnya, dialog antar fraksi di DPR RI dan MPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk segera disahkan sebagai undang-undang. Rencananya pengesahan RUU TPKS itu akan dilakukan pada rapat paripurna DPR RI mendatang. 

”Saya bersyukur lewat dialog yang konstruktif yang dilakukan Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) DPR RI akhirnya RUU TPKS disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna mendatang," terang Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4/2022). 

Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah, Rabu (6/4/2022), menyetujui RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Delapan dari sembilan fraksi dalam rapat pleno itu sepakat RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR. 

Hanya satu fraksi yang menolak RUU TPKS disahkan menjadi UU sebelum RUU KUHP disahkan. Yakni Fraksi PKS yang meminta agar RUU KUHP disahkan terlebih dahulu sebelum pengesahan RUU TPKS.

Menurut Lestari perjalanan panjang pengajuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk menjadi undang-undang memberi pelajaran berharga bagi bangsa ini. 

Begitu banyak perbedaan yang muncul dalam setiap pembahasan, ujarnya juga, ternyata mampu diatasi dengan membangun dialog yang konstruktif untuk menghilangkan perbedaan. 

Apalagi, kata Lestari juga, negeri ini dibangun lewat dialog sehingga para pendiri bangsa yang berasal dari beragam latar belakang suku, agama, dan kelompok sepakat bersatu untuk membangun Indonesia. (tim redaksi)


#ruutpks
#tindakpidanakekerasanseksual
#dprri
#mprri
#pengesahan
#wakilketuamprri
#lestarimoerdijat

Tidak ada komentar