Breaking News

Aturan Baru Tangkap Ikan Ketat untuk Industri, Nelayan Lokal Bebas Tanpa Kuota

Tangkapan nelayan. Foto: Ilustrasi/ Net

WELFARE.id-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat aturan baru terkait penangkapan ikan terukur. Aturan baru itu diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 sebagai dasar pengalokasian sumber daya ikan dalam pengelolaan perikanan demi menjaga kelestariannya.

Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia itu berisi tentang potensi sumber daya ikan (SDI), jumlah penangkapan yang dibolehkan serta pemanfaatannya.

Kuota untuk nelayan lokal diberikan tanpa batasan dan tidak dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Berapa pun kuota yang dibutuhkan nelayan lokal kita akan penuhi, tidak ada pembatasan. 

Mereka sekarang ambilnya satu kapal misalkan satu ton, kemudian nanti mampu 10 ton, silahkan kalau mampu," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini Hanafi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/4/2022).

Dirinya juga memastikan, tidak ada sistem kontrak dan tidak perlu bayar PNBP. "Peraturan perizinan pun tidak ada yang berubah, hanya nelayan lokal diarahkan membentuk kelompok atau koperasi supaya lebih kuat," imbaunya. 

Pernyataan Zaini ini menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menganggap penerapan kebijakan penangkapan terukur akan merugikan nelayan lokal sebab kuota penangkapan diutamakan untuk pemodal (investor). 

Menurutnya, dari enam zona penangkapan yang mencakup 11 WPPNRI, zona 1 hingga 4 yang disebut sebagai zona penangkapan industri di mana kuota dibagikan kepada nelayan lokal, nonkomersial, dan industri.

Empat zona ini meliputi WPPNRI 711 (Zona 1), WPPNRI 716 dan 717 (Zona 2), WPPNRI 715, 718 dan WPPNRI 714 (Zona 3), WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 (Zona 4). Sedangkan dua zona lainnya yang tersebar di WPPNRI 571 (Zona 5) serta WPPNRI 712 dan 713 (Zona 6) merupakan zona penangkapan biasa yang tidak menerapkan sistem kuota.

"Yang kedua kuota untuk nonkomersial, yaitu untuk pendidikan, pelatihan, dan hobi (mancing). Ini tidak banyak, hanya 0,01 persen dari kuota yang ada. Nah setelah ini ada sisanya baru yang ketiga untuk industri," rincinya.

Penerima kuota industri ini juga memiliki aturan main ketat. Pemberian kuota industri diutamakan bagi pelaku usaha perikanan yang sudah berjalan (eksisting) dan apabila masih memiliki sisa kuota, barulah diberikan kepada calon investor. 

Syarat bagi calon investor pun cukup ketat. Salah satunya harus memiliki modal usaha minimal Rp200 miliar untuk memastikan keseriusan pelaku usaha dalam menjalani bisnis perikanan dalam jangka waktu yang panjang. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya percaloan kuota penangkapan. 

"Jadi yang baru yang mau masuk, ini sangat ketat aturannya. Kita tidak akan obral, dan agar tidak calo-calo yang masuk. Makanya ketat Rp200 miliar. Tapi ini di luar di balik-balik, seakan-akan yang Rp200 miliar ini ingin menghabisi pengusaha yang sudah eksis. Tidak, pengusaha yang eksis cukup menunjukkan dia sudah punya kapal,” tegasnya.

Selain kuota, sambungnya, alat tangkap turut diatur dalam implementasi kebijakan penangkapan terukur. Alat tangkap yang dipakai harus ramah lingkungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. 

Dirinya juga memastikan tidak ada pengkaplingan laut dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. "Banyak yang salah di luar seakan-akan kebijakan penangkapan terukur ini mengkapling laut. Konsesinya bukan wilayah, tapi komoditasnya, jumlah ikan yang bisa diambil atau kuota,” terangnya lagi.

Sementara itu, esensi dari penerapan kebijakan penangkapan terukur, sambungnya, untuk menghadirikan distribusi ekonomi yang lebih merata ke daerah di luar Pulau Jawa. 

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, dengan tiga program terobosan yang akan berjalan pada 2022 ini, kegiatan pengawasan laut dan seluruh sumber daya perikanan menjadi kegiatan sangat penting untuk dijalankan.

"Kita ingin memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut berkelanjutan. Strategi untuk melaksanakan komitmen tersebut adalah dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi, dan faktor sosial,” paparnya terpisah.

Jadi, seluruh kegiatan pengawasan di laut berikut sumber daya yang ada di dalamnya, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP. Kegiatan pengawasan tersebut harus bisa menjadi benteng yang kuat.

"Kegiatan pembangunan ekonomi kelautan banyak yang memanfaatkan ruang laut, sehingga pemanfaatan ruang laut dan sumber daya harus di bawah kontrol pemerintah,” tambah dia. 

Bagi Trenggono, dalam melakukan pengawasan diperlukan identifikasi dan proses memilah pelanggaran yang bersifat administratif, serta yang bersifat pidana. 

Oleh itu, perlu ditata mekanisme pengawasan di laut, utamanya tata cara penyerahan hasil pengawasan dari aparat di laut kepada Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K). (tim redaksi)

#kkp
#aturanbarutangkapikan
#zonasi
#kesejahteraannelayan
#industriperikanan
#pengawasantangkapikan
#wilayahpesisir

Tidak ada komentar