Breaking News

Aset Negara Bakal Disewakan untuk IKN, Apa Saja ya?

Desain IKN. Foto : net

WELFARE.id-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pemanfaatan aset negara di DKI Jakarta yang akan kosong ketika operasional dipindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. 

Ia mengatakan, pihaknya saat ini sudah mulai memetakan mana saja aset yang akan dimanfaatkan, juga skema apa yang akan digunakan dalam pemanfaatan aset ini sehingga memberikan hasil yang maksimal. 

"Saat ini kami sedang melihat model-model apa yang paling tepat, sehingga bisa menghasilkan yang optimum. Yang pertama harus pastikan memang aset oleh pengguna yaitu kementrian atau lembaga sudah diserahkan dulu ke pengelola, dalam hal ini Kemenkeu," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban pada konferensi pers daring, dikutip Minggu (10/4/2022). 

Ia memastikan bahwa aset yang dimanfaatkan adalah yang sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Artinya aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). 

Selain itu, Kemenkeu juga akan menunggu kebutuhan anggaran pasti yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara. Sehingga nantinya pemanfaatan aset bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggaran pembangunan maupun kegiatan K/L di IKN. 

''Jadi kita melihat nanti terhadap kebutuhan mereka ketika sudah mulai memindahkan kegiatan sebagian operasional ke IKN. Nah aset-aset idle ini yang akan kita manfaatkan untuk pembiayaan IKN baru,'' jelasnya. 

Sebelumnya, pemerintah memberi opsi pemanfaatan gedung-gedung yang tak dipakai di DKI Jakarta untuk disewakan. Nanti uang sewa yang diperoleh dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk membangun IKN. 

Sementara, tarif sewa aset negara akan mengikuti harga pasar. Adapun, tarif sewa untuk beberapa aset tertentu akan mengacu pada PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). 

Dalam rencana induk pemindahan IKN, pemindahan K/L akan dilakukan secara bertahap dalam lima klaster yaitu klaster pertama di antaranya Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK), Kementerian Koordinator, dan Kementerian triumvirat. 

Kemudian klaster kedua yaitu kementerian yang mendukung pengembangan wilayah IKN dan kementerian yang mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pembangunan manusia, dan kebudayaan, serta klaster ketiga adalah kementerian yang mendukung pengembangan ekonomi dan investasi. 

Klaster keempat yakni pemindahan lembaga pemerintah non-kementerian dan klaster kelima adalah lembaga non-struktural, sedangkan terdapat pula kelembagaan yang tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan.(tim redaksi

#djkn
#kemenkeu
#ikn
#asetnegara

Tidak ada komentar