Breaking News

Revisi Kebijakan JHT, Ini Ada Perkembangan Terbaru

Ilustrasi buruh Indonesia. DOK WELFARE.id

WELFARE.id - Sempat membuat polemik, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera merevisi kebijakan mengenai manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Sudah sejauh mana revisi yang dilakukan Kemenaker saat ini? 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya tengah merombak regulasi itu sembari berkomunikasi bersama serikat buruh untuk mendapatkan hasil kesepakatan. ''Saat ini, kita sedang menggodok revisi Permenaker 02/2022 sesuai dengan arahan Bapak Presiden,'' ujarnya dikutip Rabu (2/2/2022). 

Untuk revisi tersebut, lanjutnya, pihaknya juga meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para buruh. ''Berbagai masukan dan juga tanggapan dari para pemangku kepentingan, terutama serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) kita dengarkan dan ditelaah.

Termasuk dengan aturan mengenai pengambilan manfaat pada usia 56 tahun,'' tukasnya. Terkait substansi revisi aturan itu, Anwar belum bisa memastikan syarat pencairan JHT di usia 56 tahun akan dihapus dari Permenaker tersebut atau tidak. 

Begitu juga tekait dengan besaran klaim JHT. ''Kita terus mendengarkan masukan-masukan tersebut, setelah itu akan kita formulasikan dan kita bahas. Kita sementara belum bisa putuskan. Kita ambil yang terbaik,'' tambahnya. 

Terpisah, Serikat pekerja/buruh akan menyampaikan masukan/usulan revisi JHT. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, pihaknya sudah diminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan usulan/masukan revisi Permenaker 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Usulan/masukan itu nantinya akan disampaikan pada Jumat (4/3/2022). 

Elly mengusulkan agar syarat pencairan JHT dipermudah, terutama bagi pekerja yang terkena PHK. Misalnya pencairan JHT dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan setelah buruh terkena PHK.

''Jadi keberatan-keberatan buruh memang seperti yang saya sampaikan jangan ketika saya di PHK sekarang usia 35 tahun masa harus nunggu 56 tahun, nggak masuk akal,'' katanya. 

Elly menyebut, adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru dilaksanakan tidak serta merta dapat membantu buruh yang terkena PHK. Apalagi belum ada bukti yang pasti terkait tingkat keberhasilan JKP terhadap buruh yang terkena PHK. 

Elly menyatakan, buruh lebih membutuhkan uang tunai setelah dirinya terkena PHK, ketimbang manfaat informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Apalagi, tidak adanya kepastian penempatan kerja setelah buruh menerima manfaat informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. ''Penempatannya seperti apa, apa otomatis, kan mereka juga cari mereka (akan) kerja dimana,'' terangnya. 

Elly menilai, manfaat uang tunai yang didapat dari JKP belum tentu dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup pekerja. Misalnya jika seseorang buruh mempunyai gaji Rp4 juta, maka manfaat uang tunai yang didapat adalah Rp4 juta dikalikan 45 persen akan mendapat uang sekitar Rp1,7 juta. 

''Yang didapatkan dari JKP juga kan misal gaji saya Rp 4 juta dikali 45 persen sekitar Rp1,7 juta. Biaya hidup di Jakarta kontrakan udah Rp1 juta, belum biaya hidup yang lain-lainnya. JHT ini adalah harapan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, jadi jangan dipersulit,'' jelasnya. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya belum menerima permintaan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan masukan/usulan revisi Permenaker 2/2022. 

''Belum ada. Prinsipnya Permenaker no 2/2022 harus dicabut dan kembali ke Permenaker nomor 19/2015 yang menyatakan buruh pada saat PHK dapat langsung mencairkan JHT tanpa menunggu usia pensiun,'' katanya. (cr2)

#kementerianketenagakerjaan
#permenaker
#jaminanharitua
#jht
#anwarsanusi

Tidak ada komentar