Breaking News

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Serikat Buruh Minta Permenaker No 2 Tahun 2022 Dicabut!

Pekerja yang hendak mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) di loket BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Ilustrasi/ Antara/ Asprilla Dwi Adha

WELFARE.id-Partai Buruh dan Serikat Buruh di Indonesia menegaskan sikapnya agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan memberlakukan kembali Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Jaminan Hari Tua (JHT) harus dapat langsung dicairkan saat karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), putus kontrak, atau mengundurkan diri paling lama satu bulan setelahnya. 

Ia menyebut, pernyataan Menaker Ida Fauziyah menggunakan kata-kata bersayap. Belum jelas.

Menaker hanya mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan yang lama, namun Menaker juga ingin melakukan revisi terhadap Permenaker No. 2/2022. 

''Dengan demikian, bisa saja yang dimaksud pencairan JHT kembali pada aturan yang lama hanya berlaku sampai bulan Mei 2022. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. 

Setelah bulan Mei 2022 baru dilakukan revisi yang isinya belum tentu sesuai harapan para buruh,'' ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (3/3/2022). 

Ia menambahkan, KSPI menolak hadir pertemuan yang diinisiasi oleh Kemenaker. Karena hingga saat ini, draf revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dimaksud Kemenaker belum diterima KSPI dan serikat buruh lainnya. 

''Selama Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belum dicabut maka Partai Buruh dan KSPI tidak percaya dengan pernyataan yang menyatakan pencairan JHT kembali pada peraturan yang lama,'' tegasnya. 

Oleh karena itu, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen gerakan klas pekerja lainnya menggelar aksi ribuan buruh di DPR RI dan Kemenaker RI pada tanggal 11 Maret 2022 jam 10.00 WIB. 

Aksi buruh itu akan serempak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dengan isu yang disampaikan sebagai berikut:

1. Cabut Permenaker Nomor 2/2022, tolak menggunakan istilah revisi.

2. Tolak perpanjangan massa jabatan presiden.

3. Hentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina.

4. Turunkan harga gas LPG, energi, serta kebutuhan pokok.

''Bilamana isu ini tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR RI, akan dilakukan aksi buruh yang lebih besar dan melibatkan masyarakat luas yang menolak JHT hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun,'' tuntasnya. (cr2)

#polemikpencairanjht
#permenakerno2tahun2022
#demoburuh
#kspi
#serikatburuh
#menaker
#idafauziyah
#jaminanharitua
#aksiburuh
#tuntutanburuh

Tidak ada komentar