Breaking News

Minyak Goreng Seperti Lenyap di Pasaran, Kapolri: Tolong Kapolda dan Kapolres Pantau di Lapangan!


Minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Foto: Welfare.Id/ Dewi Maryani

WELFARE.id-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan kepada semua Kapolda dan Kapolres, serta jajaran terkait untuk mengawasi distribusi minyak goreng. 

Dirinya menginstruksikan jajarannya memantau distribusi dan ketersediaan minyak goreng di pasar. "Yang paling penting harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok sampai dengan minggu depan minyak goreng harus ada di lapangan. 

Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi,'' ujarnya dalam video conference dengan semua Kapolda dan Kapolres, serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dikutip Selasa (15/3/2022). 

Ia memaparkan, stok kebutuhan minyak goreng untuk dalam negeri dalam keadaan aman. Karena itu, demi memastikan ketersediaan minyak goreng, ia memerintahkan seluruh Kapolda dan Kapolres mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran. 

''Indikasi pelanggaran terkait apakah kewajibannya betul-betul sudah disalurkan ke produsen atau hanya sekedar dokumennya saja. Yang nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Kita memastikan produsen minyak goreng sudah produksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,'' tegasnya. 

Mantan Kabareskrim ini turut menyorot celah pelanggaran terkait dengan disparitas harga dalam penjualan di pasar internasional. Selain itu, ada potensi pelanggaran minyak sawit mentah atau CPO, yang seharusnya didistribusikan ke rumah tangga, malah bergeser ke pasar industri. 

''Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan,'' pintanya. 

Ia juga meminta para Kasatwil melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor demi memastikan penyaluran minyak goreng sesuai dengan target. ''Karena seharusnya yang terjadi adalah kebutuhan dengan minyak curah, minyak kemas sudah ada jumlahnya masing-masing,'' tambahnya. 

Ia juga mengharapkan kepolisian sampai di daerah mengawasi ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat untuk mencegah adanya pelanggaran terkait ekspor CPO dan turunannya. Sebab, Kementerian Perdagangan telah membuat kebijakan terkait ekspor, dimana perusahaan wajib menyelesaikan domestic market obligation atau DMO. 

''Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar. Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan,'' tambahnya. 

Kasatwil, jelasnya, juga harus mengawasi penyaluran demi memberikan jaminan minyak goreng terdistribusi ke pasaran. ''Jadi ini tolong dicek semua. Agar kita tahu masalahnya dimana. Sehingga disitu kita bisa melakukan penegakan aturan. 

Kita lakukan penegakan hukum apabila memang itu diperlukan. Jangan sampai ada kecurangan. Mohon rekan-rekan ambil langkah di lapangan. Lakukan langkah-langkah, koordinasi dengan satgas. 

Tolong para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain selain satgas untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya sehingga pengawasan kita menjadi lebih kuat. Karena kita harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada di lapangan,'' paparnya panjang lebar. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi turut meminta kepada Kapolri untuk memastikan tidak adanya pihak distributor yang menahan stok minyak goreng. Ia juga berharap polisi dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng ke luar negeri. 

Lutfi menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan polisi guna memastikan ketersediaan minyak goreng.  ''Saya sadar ini bukan hal yang mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. 

Saya yakin ini harus kita sukseskan, kepentingan kita semua. Saya mohon Pak Kapolri koordinasi. Terima kasih bapak-ibu mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Setidaknya jelang puasa atau Ramadan kita bisa khusuk ibadah Ramadan dan sampai Lebaran aman, tenteram dan semua terjangkau dan terkoordinasi dengan baik,'' tandasnya. 

Terpisah, Ketua umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi mengatakan, terus mengawasi pelanggaran yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. ''Saat ini berbagai upaya telah kami lakukan,'' ungkapnya. 

Upaya itu, seperti pemanggilan, permintaan keterangan data dari produsen-produsen baik dari sisi hulu maupun hilir. KPPU mengungkapkan informasi terus dikumpulkan untuk mengetahui pelanggaran yang sering terjadi. 

''Jadi, sekarang masih terlalu cepat untuk dapat disimpulkan bentuk pasal yang dilanggar,'' tuturnya. Dengan demikian, potensi pasal yang dilanggar bisa terkait kartel, penetapan harga, dan integrasi vertikal. 

Menurut Ukay, banyak hal yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di lapangan, salah satunya kurangnya koordinasi pemerintah dan pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan HET. ''Perbaikan industri minyak goreng harus segera dilakukan, dari hulu hingga hilir,'' pungkasnya. (dew)

#kelangkaanminyakgoreng
#dugaankartelminyakgoreng
#kppu
#kapolrilistyosigitprabowo
#distribusiminyakgoreng
#pengawasan
#penindakanhukum
#mendagmuhammadlutfi
#minyakgoreng

Tidak ada komentar